JAKARTA, TELISIK.ID - Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMaPi) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera menentukan waktu Masiroh Kubro (demo besar-besaran) dan menetapkan panglimanya merespon berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai menyudutkan Umat Islam.
"Tertunda-tertundanya penetapan ini bisa menjadi back fire (pukulan balik) terhadap MUI. Jangan sampai penguasa menganggap MUI hanya bisa bluffing (gertak sambal)," kata Presidium ASMaPi, Edy Mulyadi ke pada Telisik.id di Jakarta, Rabu (9/9/2020)
Alumnus Aksi 212 ini mengatakan, rakyat dan ummat Islam Indonesia sudah tidak sabar menanti tindak lanjut dan bukti konkret dari maklumat MUI seputar masiroh kubro (aksi besar-besaran). Pasalnya, kejahatan penguasa terhadap negara dan rakyat indonesia, khususnya ummat Islam, sudah terlampaui banyak.
Edy Mulyadi menilai, pemerintah, baik di eksekutif, yudikatif, maupun legislatif secara berjamaah telah bekali-kali melanggar konstitusi. Mereka terang-terangan mengeluarkan peraturan dan perundangan yang melabrak pembukaan dan pasal 2 di UUD 1945. Antara lain, disahkannya UU Minerba dan UU No. 2/2020 tentang COVID-19. Selain itu juga ada RUU HIP, RUU BPIP, RUU Omnibus Law. Semua itu tidak bisa dibiarkan.
"Rakyat dan ummat benar-benar berharap MUI segera menentukan waktu masiroh kubro dan menetapkan panglimanya," ujar Edy saat bersama ASMaPi diterima Wakil Sekjen MUI, KH. Najamuddin Ramli di kantor MUI, Rabu, (9/9/2020)