Dianggap Lecehkan Pemkab Wakatobi, Begini Jawaban Umar Samiun
Deni Djohan, telisik indonesia
Kamis, 12 November 2020
0 dilihat
Umar Samiun di tengah-tengah warga kaum ibu. Foto: Deni Djohan/Telisik
" Soal kemudian ada yang berpersepsi lain, itu para ahli tafsir yang kepanasan saja. Bantuan itu adalah donasi kemanusiaan akibat pandemi COVID-19. Bukan hanya di Wakatobi, tetapi juga di Kabupaten Buton dan Kota Baubau sudah saya bagikan juga. "
WAKATOBI, TELISIK.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Wakatobi, La Jumadin, menanggapi aksi kemanusiaan yang dilakukan tokoh masyarakat Kepulauan Buton, Samsu Umar Abdul Samiun beberapa waktu lalu.
Kata dia, setiap penyaluran bantuan di daerah berjuluk surga bawah laut itu, harusnya berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
Hal ini dikatakan La Jumadin ketika menerima aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda Bersatu Wakatobi, di kantor Bupati Wakatobi, Rabu (11/11/2020).
"Jika ingin menyalurkan bantuan ke masyarakat dengan dalih penanganan COVID-19, baik itu individu, lembaga non pemerintah maupun kelompok, harus koordinasi dengan Tim Gugus Tugas COVID-19 Pemkab Wakatobi. Jika tidak, berarti telah melecehkan Pemkab Wakatobi,” ungkapnya.
Menurutnya, penyaluran bantuan di tengah pandemi COVID-19 merupakan hal lumrah guna meringankan beban ekonomi masyarakat. Namun seluruh aktivitas kemanusiaan itu memiliki prosedur yang harus dipatuhi oleh semua pihak.
Baca juga: Operasi Zebra Anoa Sultra 2020 Momentum Edukasi Lawan COVID-19
Kata Sekda Wakatobi, bentuk-bentuk keprihatinan semua elemen untuk meringankan beban ekonomi masyarakat merupakan hal lumrah. Namun semua memiliki ada prosedur. Apalagi kegiatan tersebut menimbulkan kerumunan massa yang berdampak pada keresahan.
"Karena itu, saya meminta kepada semua pihak bahwa dalam masa-masa kampanye Pilbup Wakatobi saat ini untuk tidak melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan kegaduhan," harapnya.
Ia mengaku, Pemkab bakal mengeluarkan imbauan bahkan teguran kepada pihak yang membagi-bagikan beras. Jika hal itu masih dilakukan, maka Pemkab tidak segan-segan membubarkan paksa kegiatan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Umar Samiun yang baru saja mendapat gelar Laode Barani Mina I Tomia, menanggapi santai. Menurutnya, tudingan terhadap dirinya muncul dari oknum-oknum tertentu yang merasa kepanasan dan menafsirkan lain dari tindakan yang dilakukannya.
“Soal kemudian ada yang berpersepsi lain, itu para ahli tafsir yang kepanasan saja. Bantuan itu adalah donasi kemanusiaan akibat pandemi COVID-19. Bukan hanya di Wakatobi, tetapi juga di Kabupaten Buton dan Kota Baubau sudah saya bagikan juga,” ungkap Umar Samiun, Kamis (12/11/2020).
Baca juga: JMSI Jatim dan Unitomo ke Dewan Pers Ajukan Jadi Lembaga UKW
Terkait desakan APB agar Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap dirinya, Umar Samiun menegaskan, bila Bawaslu memahami bahwa yang berasumsi 'Salto-salto' itu adalah orang yang kegerahan semata.
Ia juga mengimbau agar Sekda Wakatobi selaku Jenderal ASN di Wakatobi, mencontoh apa yang dipertontonkan oleh TNI/Polri dalam menghadapi Pilkada. Dimana menurut mantan Bupati Buton ini, TNI/Polri telah menunjukkan netralitasnya.
"Baiknya Sekda fokus saja dengan tugasnya agar ASN di Wakatobi itu netral," kata Umar Samiun.
Terlebih, kata Umar Samiun, selama beberapa hari dirinya dan rombongan berada di Wakatobi, tidak sedikit masyarakat yang menyampaikan keluh kesah. Salah satunya banyaknya pelaksana Kepala Desa yang dijabat oleh guru maupun kepala dinas yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan.
"Berkaitan dengan donasi COVID-19 yang saya berikan, apa yang disoal Sekda itu hanya masalah teknis saja. Terpenting bantuan itu sampai dan diterima langsung oleh masyarakat. Harusnya Pemerintah Kabupaten Wakatobi bersyukur dengan itu, bahkan mengimbau agar pihak lain yang punya kemampuan, melakukan hal yang sama. Karena pemerintah daerah punya keterbatasan anggaran," tutup Umar Samiun. (B)
Reporter: Deni Djohan
Editor: Haerani Hambali
