Diminta Hormati Keputusan Mendagri, BMMBB Jangan Buat Kegaduhan di Muna Barat

Ia menilai pengaturan terkait prosedur penunjukan penjabat belum diatur secara lengkap dalam norma regulasi baik oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri.

Baca Juga: Pemkab Muna Barat Belum Bisa Pastikan Pelantikan Pj Bupati Hari Ini

Seperti apa yang disuarakan menolak Pj yang bukan usulan gubernur, bahwa usulan gubernur itu hanya sebagai bahan pertimbangan Mendagri untuk menetapkan Pj bupati atau wali kota serta usulan itu tidak bersifat wajib.

"Karena di dalam kondisi tertentu Mendagri dapat menetapkan penjabat bupati atau wali kota di luar usulan yang disampaikan oleh gubernur," pungkasnya.

Kondisi tertentu yang dimaksudkan adalah pertimbangan untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI, serta stabilitas politik dan kesinambungan pemerintahan serta mempertimbangkan kondisi sosial, politik, ekonomi, geografis, ketentraman, dan ketertiban daerah.

"Maka dari itu saya mengimbau kepada kelompok gerakan yang tergabung di BMMBB untuk tidak membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Muna Barat," ucapnya.

Baca Juga: Resmi Dilantik, Monianse Akan Lanjutkan Visi Misi Tampil Manis

Ia juga menuturkan, ribuan masyarakat Muna Barat siap menyambut kedatangan Pj Bupati Muna Barat, yakni Dr. Bahri, S.STP. M.Si di Kabupaten Muna Barat seusai pelantikan.

Sebagai elemen gerakan BMMBB, dia meminta tidak usah mempersoalkan Pj Bupati Muna Barat karena ini sudah keputusan Menteri Dalam Negeri yang harus dihormati, jangan ada lagi perbedaan pandangan.

Dan sebaiknya saat ini yang menjadi fokus masyarakat adalah bersama-sama untuk melakukan pengawasan kepada Pj Bupati Muna Barat, terutama dalam memastikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tugas yang telah diamanahkan untuk menjadi Pj agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. (C)

Penulis: Putri Wulandari

Editor: Haerani Hambali