Dokter Dituduh Jadikan COVID-19 Lahan Bisnis, PKS Salahkan Pemerintah
Rahmat Tunny, telisik indonesia
Selasa, 09 Juni 2020
0 dilihat
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetyani. Foto: PKS.co
" Saya prihatin dengan tersebarnya tuduhan bahwa, dokter mendapatkan keuntungan besar saat penanganan COVID-19. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Beberapa hari ini, di media sosial menyebar tudingan kepada dokter dan tenaga kesehatan (Nakes), terkait pelayanan kesehatan dan penetapan status pasien PDP maupun positif COVID-19. Beragam komentar muncul, mulai dari yang menyalahkan, membenarkan dan ada pula yang menuduh ini sebagai permainan dokter agar bisa mendapatkan keuntungan.
Tudingan kepada dokter dan Nakes ini mendapa tanggapan serius dari Anggota Komisi IX DPR-RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Heryawan yang mengaku prihatin dengan tudingan tersebut.
"Saya prihatin dengan tersebarnya tuduhan bahwa, dokter mendapatkan keuntungan besar saat penanganan COVID-19," katanya dalam keterangan media yang diterima Telisik.id, Selasa (9/6/2020).
"Pemerintah harus bertindak tegas mencari pihak yang menyebarkan info tersebut. Saya khawatir dokter dan Nakes yang selama ini sudah berjuang sekuat tenaga akan kecewa, dan menyerahkan penanganan pasien COVID-19 kepada Pemerintah. Jika ini yang terjadi, maka pengendalian COVID-19 yang saat ini sudah diwacanakan memasuki tahap new normal, akan menemui jalan buntu," tambah Netty.
Baca juga: Pengusaha Karaoke Minta Kepastian Pemkot Kendari Buka Kembali THM
Kekhawatiran Netty ini beralasan, mengingat beberapa hari yang lalu sudah muncul penyataan sikap dari 16 Organisasi Profesi Kesehatan yang satu suara, menganggap tudingan lahan bisnis sebagai ujaran kebencian, fitnah, hoaks dan tindakan sewenang-wenang terhadap tenaga kesehatan.
Dalam surat pernyataan tersebut, dikatakan, guna menghindari benturan-benturan selanjutnya, maka tenaga kesehatan akan menyerahkan tugas dan tanggungjawab penanganan COVID-19 kepada Pemerintah.
Dalam tuntutan tersebut, mereka meminta agar kasus ini diusut tuntas, dan para pelakunya diberikan sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku. Menjadi hal wajar jika mereka mengatakan akan mundur, dan menyerahkan tanggungjawab, jika pemerintah tidak segera bertindak.
"Bayangkan, tenaga kesehatan sudah bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa untuk melayani pasien, lalu dituduh menjadikan pandemi sebagai lahan bisnis, siapa yang bisa menerima?" terang Netty.
Apalagi, selama ini mereka juga menyaksikan bahwa, sebagian masyarakat ternyata tidak membantu tugas mereka, karena tetap berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan. Terkait adanya polemik mengenai pasien yang meninggal serta dikuburkan melalui prosedur COVID-19 tapi ternyata negatif, Netty melihat ini sebagai kelemahan diagnostik COVID-19 oleh pemerintah.
Baca juga: Partai Golkar Rekomendasikan Arhawi, Kandidat Lain Masih Surat Tugas
"Selama ini warganet salah paham dan menuding rumah sakit sengaja membuat konspirasi, agar pasien ditetapkan sebagai positif Corona untuk mendapatkan anggaran COVID-19, padahal ini terjadi karena lambatnya proses diagnostik," kata Netty.
Oleh karena itu, Netty meminta agar hal ini segera menjadi fokus perhatian pemerintah dengan meningkatkan kemampuan laboratorium dalam melakukan proses diagnostik cepat dan akurat.
"Jangan sampai PDP meninggal, sementara hasil tesnya belum keluar. Nah untuk kehati-hatian, dia dikubur melalui prosedur COVID-19," ujar Netty.
Sebagai penutup, Netty meminta pemerintah tegas membela dan berpihak pada tenaga kesehatan. Kita tahu mereka telah berjuang melawan COVID-19, bahkan pada saat dukungan alat dan bahan dari pemerintah sangat tidak memadai.
"Kita masih ingat bagaimana para Nakes harus menghadapi pasien dengan menggunakan jas hujan dan helm, masker non medis, atau mencari bantuan kesana kemari guna menyelamatkan pasien. Bahkan tidak sedikit Nakes yang akhirnya gugur karena terpapar COVID-19. Jangan lukai hati mereka dengan membiarkan fitnah dan ujaran kebencian menyerang Nakes," tutupnya.
Reporter: Rahmat Tunny
Editor: Sumarlin
