G30S/PKI: Peristiwa Penting dalam Sejarah Indonesia

Fitrah Nugraha, telisik indonesia

Selasa, 29 September 2020

0 dilihat

Sejumlah masyarakat tuntut PKI dibubarkan. Foto: Repro google.com

KENDARI, TELISIK.ID - Gerakan 30 September atau yang biasa dikenal dengan nama G30S merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia.

Peristiwa itu disebut-sebut sebagai sejarah yang harus diingat oleh masyarakat, apalagi generasi muda.

Dilansir detik.com, peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta ketika enam perwira tinggi dan satu perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta.

1. Sejarah Singkat G30S/PKI

G30S merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Sukarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa (pasukan pengawal Istana) memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI.

Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Tiga dari enam orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya.

Jenazah ketujuh perwira TNI AD itu ditemukan selang beberapa hari kemudian.

Baca juga: Alumni PA 212 Minta Semua Stasiun TV Tayangkan Film G30S/PKI

2. Pejabat Tinggi yang Menjadi Korban

Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah:

- Letnan Jendral Anumerta Ahmad Yani

- Mayor Jendral Raden Soeprapto

- Mayor Jendral Mas Tirtodarmo Haryono

- Mayor Jendral Siswondo Parman

- Brigadir Jendral Donald Isaac Panjaitan

- Brigadir Jendral Sutoyo Siswodiharjo

Sementara itu, Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Tapi, putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya, Lettu Pierre Andreas Tendean diculik dan ditembak di Lubang Buaya.

Ke enam jenderal di atas beserta Lettu Pierre Tendean kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi. Sejak berlakunya UU Nomor 20 tahun 2009, gelar ini juga diakui sebagai Pahlawan Nasional.

Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka adalah:

- Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuit Tubun

- Kolonel Katamso Darmokusumo

- Letnan Kolonel Sugiyono Mangunwiyoto

3. Pasca Kejadian

Setelah peristiwa G30S/PKI rakyat menuntut Presiden Sukarno untuk membubarkan PKI. Sukarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.

Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk DN Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah tapi kemudian berhasil ditangkap.

Baca juga: Hari Tani Nasional, Sejarah Pemuliaan Tertinggi Petani

Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia dan lain-lain.

Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, toko, kantor dan universitas yang dituding terkait PKI.

Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga satu juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan. Sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi.

4. Diperingati Pada Zaman Orba

Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30S/PKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Untuk mengenang jasa ke tujuh Pahlawan Revolusi yang gugur dalam peristiwa ini, Soeharto juga menggagas dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

5. Diabadikan dalam Film Propaganda

Pada tahun 1984, film dokudrama propaganda tentang peristiwa ini yang berjudul Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI dirilis. Film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara yang saat itu dipimpin Brigjen G. Dwipayana yang juga staf kepresidenan Soeharto dan menelan biaya Rp 800 juta.

Mengingat latar belakang produksinya, banyak yang menduga bahwa film tersebut ditujukan sebagai propaganda politik. Apalagi di era Presiden Soeharto, film tersebut menjadi tontonan wajib anak sekolah yang selalu ditayangkan di TVRI tiap tanggal 30 September malam.

Sejak Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, film garapan Arifin C. Noer tersebut berhenti ditayangkan oleh TVRI. Hal ini terjadi setelah desakan masyarakat yang menganggap film tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya.

Reporter: Fitrah Nugraha

Editor: Kardin