Indonesia Berpotensi jadi Pusat Ekonomi Syariah Global, Deputi Gubernur BI: Ini 4 Tantangan yang Harus Dihadapi
Nur Fauzia, telisik indonesia
Selasa, 09 Juli 2024
0 dilihat
Deputi Gubernur BI, Juda Agung saat menyampaikan sambutan di FESyar KTI 2024 di Kendari. Foto: Nur Fauzia/Telisik
" Sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah tidak hanya memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi, tetapi juga membawa nilai-nilai moral dan etika "
![](data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=)
![](data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=)
![](data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=)
KENDARI, TELISIK.ID - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung, menghadiri pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah di Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) tahun 2024 yang digelar di Hotel Claro Kendari, pada Senin (8/7/2024).
Dalam sambutannya, Juda menyampaikan bahwa ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan ekonomi nasional. Sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah tidak hanya memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi, tetapi juga membawa nilai-nilai moral dan etika.
Kata dia, negara Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia bukan saja memiliki potensi ekonomi dan ekonomi syariah yang luar biasa, tetapi memiliki juga tanggung jawab untuk membangun ekonomi dan nuansanya.
Indonesia bukan saja diharapkan menjadi pusat ekonomi syariah dunia, sambung Juda. Tetapi menjadi kiblat bagi inovasi pengembangan ekonomi syariah ke depan. Namun di tengah berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam pengembangan ekonomi syariah setidaknya ada 4 tantangan yang perlu diselesaikan.
Baca Juga: Festival Ekonomi Keuangan Syariah Kawasan Indonesia Timur 2024 Pertama Kali Digelar di Kendari
Yang pertama, lanjut Juda, masih tingginya ketergantungan kita terhadap bahan baku halal seperti daging maupun bahan-bahan turunan seperti emulsifier yang banyak digunakan dalam industri makanan, sementara daging potong yang disembelih di Rumah Potong Hewan (RPH) didalam negeri belum semua memiliki sertifikat halal.
Kedua, rendahnya pangsa keuangan syariah, Inovasi produk keuangan syariah yang terbatas dan basis investor yang belum kuat. Bahkan beberapa kalangan masih kurang literasi terhadap produk keuangan syariah, persepsi keliru bahwa keuangan syariah sama dengan konvensional sehingga ini perlu diluruskan dan diedukasi.
Baca Juga: Kemenkumham Komit Kembangkan Kekayaan Intelektual sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Ketiga, potensi pasar yang besar baik dari dalam negeri dan luar negeri belum tergarap dengan baik, potensi besar di sektor pariwisata halal dan fashion syariah belum dimanfaatkan optimal. Indonesia belum menjadi rujukan global untuk fashion syariah.
Keempat, rendahnya literasi ekonomi syariah, survei menunjukkan literasi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 28 persen. Target literasi 50 persen di tahun 2025 membutuhkan upaya luar biasa.
"Setelah dilakukan survei, seluruh provinsi menunjukkan literasi ekonomi syariah masih 28 persen. Artinya dari 100 orang Indonesia baru 28 orang yang memahami mengenai ekonomi dan keuangan, tentu saja target ke depan 2025 sebesar 50 persen perlu terus kita sampaikan " pungkasnya. (C)
Penulis: Nur Fauzia
Editor: Haerani Hambali
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS