Ini Tata Cara Pengusulan Program Perhutanan Sosial Bagi Masyarakat Kawasan Hutan
Ridho Syafarullah, telisik indonesia
Rabu, 20 Juli 2022
0 dilihat
Dishut Sulawesi Tenggara melakukan penyuluhan terkait perhutanan sosial ke masyarakat kawasan hutan. Foto: Ist
" Perhutanan sosial merupakan suatu program permberdayaan dan pembinaan masyarakat, yang bergerak di bidang pengelolaan serta pemanfaatan kawasan hutan "
KENDARI, TELISIK.ID - Agar masyarakat dapat mengikuti program perhutanan sosial, perlu memenuhi beberapa tahapan persyaratan yang telah ditentukan oleh Dishut Sulawesi Tenggara.
Perhutanan sosial merupakan suatu program permberdayaan dan pembinaan masyarakat, yang bergerak di bidang pengelolaan serta pemanfaatan kawasan hutan.
"Untuk dapat mengakses program perhutanan sosial, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan harus mengajukan permohonan terlebih dulu," kata Kabid Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Tenurial Kawasan Hutan, Dishut Sulawesi Tenggara, Ardiansyah, beberapa waktu lalu.
Adapun tata cara permohonan Perhutanan Sosial ialah:
1. Desa atau gabungan desa memberi/mengajukan permohonan sesuai:
a. Peraturan Desa (Perdes)/Perdata tentang Lembaga Desa/Adat.
b. Kepala Desa (Kepdes) tentang Organisasi Lembaga Desa/Adat, Koperasi Desa, Bumdes.
c. Gambaran umum fisik, sosial ekonomi, potensi kawasan, peta 1:50.000 tertulis dan digital (pasal 8 (7).
Dishut Sulawesi Tenggara melakukan penyuluhan terkait perhutanan sosial ke masyarakat kawasan hutan, agar mampu meningkatkan ekonomi. Foto: Ist
2. Permohonan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan tembusan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Bupati/Walikota, Gubernur.
3. Permohonam tersebut akan diteruskan ke Menteri LHK.
4. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) melakukan verifikasi administrasi permohonan kurang lebih selama 2 hari.
5. Hasil verifikasi akan menentukan administrasi pemohon lengkap/tidak lengkap kurang lebih selama 7 hari, apabila masih ada kekurangan maka diperkenankan untuk melengkapi syarat administrasi.
Dishut Provinsi Sulawesi Tenggara, membuka program perhutanan sosial ke masyarakat. Foto: Ridho Syafarullah/Telisik
6. Dirjen PSKL memerintahkan verifikasi permohonan kurang lebih selama 2 hari.
7. Kepala UPT membentuk tim verifikasi kurang lebih selama sehari.
8. Tim verifikasi akan melakukan verifikasi kurang lebih selama 7 hari.
10. Penerbitan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) oleh Dirjen Menteri LHK.
11. Penyerahan SK HPHD kepada pemohon.
Apabila permohonan telah diterima dan terverifikasi, maka selanjutnya Dishut Sulawesi Tenggara bersama KPH setempat akan turun mendatangi desa pemohon, untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat kawasan hutan setempat. (C-Adv)
Ridho Syafarullah, telisik indonesia
