Jelang Porprov, KONI Kolaka Timur Diterpa Isu Dualisme Kepengurusan

Baca Juga: Pj Bupati Kolaka Utara Minta Dukungan Pembangunan Smelter pada Ratusan Kepala Sekolah

Kepengurusan KONI Kolaka Timur di bawah kepemimpinan Muh. Juniardi Madjid merupakan hasil musda yang disaksikan oleh Sekretaris KONI Sultra beberapa bulan yang lalu.

“Ini kan aneh, kepengurusan kami hasil musda tidak pernah melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan AD/ART," tambahnya.

Ia menegaskan, sejak dilantik, sampai detik ini, satu sen pun dana KONI yang masih melekat di Dinas Dikbudora karena saat itu belum terbentuk Dinas Pemuda dan Olahraga, belum ada yang mengalir atau belum ada yang cair.

Dirinya juga mengakui bahwa sampai hari ini surat keputusan tentang penunjukan caretaker belum ia lihat, namun sudah ada upaya oknum-oknum tertentu untuk menunjuk caretaker yang berasal dari Kota Kendari.

"Mereka menghubungi beberapa pengurus cabang olahraga untuk melaksanakan pertemuan di salah satu hotel di Kendari sampai mereka meminta proposal, sehingga terkesan menampilkan bahwa sudah ada caretaker," tambah Juniardi Madjid.

Dia juga mengatakan, berdasarkan informasi saat ini, ada beberapa cabang olahraga yang akan diwakili dari kabupaten lain.

"Yang saya takutkan, tidak ada lagi pembinaan pasca porprov, seolah-olah kegiatan porprov ini hanya dijadikan sebagai proyek," ujarnya.

Dia mengaku, pelaksanaan porprov seharusnya memberdayakan anak daerah.  Karena pelaksanaan porprov sudah makin dekat, seharusnya saat ini sudah membicarakan masalah teknis pelaksanaan porprov. Tapi Kolaka Timur masih sibuk dengan polemik penunjukan caretaker yang diduga masih diragukan legal standingnya.

Menurutnya, penunjukan caretaker KONI di Kolaka Timur cacat hukum, karena di dalam AD/ART tidak ada syarat terkait pergantian Ketua KONI terpilih hasil musda.  

"Tembusan SK caretaker belum ada pada saya, namun isu yang berhembus sudah luar biasa. Bahkan persoalan ini saya duga bagian dari setingan atau by desain dari oknum tertentu,” ungkapnya.

Sampai saat ini ia mengaku belum melakukan konfirmasi ke KONI Provinsi karena belum memegang SK caretaker.

"Ada salah satu teman cabor hadir di Kendari saat dibagikan surat keputusan caretaker. Ia sempat menanyakan mengapa surat ini tidak diikuti surat pencabutan, tiba-tiba langsung muncul SK caretaker, berarti di Kolaka Timur terjadi dualisme kepengurusan KONI," tambahnya.

Usai menanyakan perihal tersebut, SK caretaker ditarik kembali dengan alasan akan diperbaiki.

Pelantikan pengurus KONI Kolaka Timur bulan April lalu bukan hanya kepengurusannya yang dilantik, tetapi juga ada beberapa kabupaten lain yang dilantik walaupun berbeda hari pelaksanaannya.

Dia mengaku akan menyerahkan kepada Plt Bupati Kolaka Timur selaku user, siapa yang harus bertanggung jawab terkait porprov. Apakah kepengurusan KONI hasil musyawarah daerah atau caretaker.

Baca Juga: Pendapatan Menurun, Nelayan Tradisional di Muna Barat Keluhkan Penggunaan Trawl Mini

Di tempat berbeda, Plt Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, SH mengakui bahwa isu penunjukan caretaker benar adanya.

"Yang bisa menjawab masalah ini bukan pemerintah daerah, tapi KONI satu tingkat di atasnya. Saya tidak bisa menilai penunjukan caretaker ini sah atau tidak sah. Kalau soal dualisme kepengurusan KONI di Kolaka Timur, saya belum tahu persis,” imbuhnya.

Sementara Kapala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Timur, Herman Amin menuturkan, dirinya sama sekali tidak mengetahui terkait SK caretaker ini.

"Saya juga sampai sekarang tidak tau itu caretaker, jangan sampai saya menjawab malah nambah masalah nanti," tandasnya.  (A)

Penulis: Sigit Purnomo

Editor: Haerani Hambali