Masyarakat Muna Barat Diminta Bantu Bawaslu dan Partisipasi Aktif Awasi Pilkada 2024
Putri Wulandari, telisik indonesia
Sabtu, 07 September 2024
0 dilihat
Bawaslu Muna Barat menggandeng seluruh elemen berpatisipasi dalam pengawasan pilkada serentak. Foto: Putri Wulandari/Telisik
" Masyarakat Kabupaten Muna Barat diminta ikut berpartisipasi aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, untuk mencegah potensi berbagai pelanggaran yang bisa mencederai proses demokrasi "
MUNA BARAT, TELISIK.ID – Masyarakat Kabupaten Muna Barat diminta ikut berpartisipasi aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, untuk mencegah potensi berbagai pelanggaran yang bisa mencederai proses demokrasi.
Pegiat Pemilu, Arif Nur Alam, mengingatkan bahwa Bawaslu memiliki keterbatasan wewenang sehingga peran masyarakat, khususnya pemuda, perlu terlibat aktif dalam melakukan pengawasan Pilkada 2024 di Muna Barat.
Salah satu caranya, menurut Arif, dengan memutus rantai atau kebiasaan praktik money politic (politik uang). Dia tak menampik praktik ini banyak terjadi di kalangan elit dan orang yang berduit yang akan menjadi pemimpin sehingga melanggengkan oligarki.
“Jangan masyarakat menjadi korban dari elit-elit (politik) dan yang berduit. Maka, partisipasi semua sangat dibutuhkan dan membantu kinerja pengawasan Bawaslu,” ungkap Arif, saat menjadi narasumber sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan serentak di RH Hotel, Muna Barat, Sabtu (7/9/2024).
Baca Juga: Bawaslu Muna Barat Desak Pj Bupati Segera Beri Sanksi Perangkat Desa Dukung Bapaslon Pilkada 2024
Narasumber lain dalam kegiatan ini adalah akademisi Prof. Dr. Ruslin. Dia pun berpandangan yang sama dengan Arif bahwa Bawaslu punya keterbatasan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Karena itu, Ruslin berharap kesadaran seluruh masyarakat Muna Barat untuk aktif melakukan pengawasan, sehingga Pilkada 2024 di daerah ini berintegritas dan juga menciptakan manusia berintegritas.
“Menjadi manusia harus berintegritas agar menjadi manusia unik dan mahal, jadi jangan mengabaikan integritas kita. Untuk itu, saya berharap mari membantu kinerja Bawaslu Muna Barat,” harapnya.
Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Muna Barat, LM Karman, tak memungkiri berbagai potensi pelanggaran yang bisa terjadi selama tahapan Pilkada 2024.
Karman menyebut beberapa potensi yang dimaksudnya, antara lain politik uang, ketidaknetralan ASN, dan keterlibatan perangkat desa.
“Terlebih pelanggaran terkait money politic Muna Barat masuk dalam zona merah saat pilkada lalu,” ungkapnya.
Baca Juga: Rumah di Muna Barat Terbakar Bersama Uang Tunai Rp 100 Juta
Karman menegaskan bahwa Bawaslu akan bekerja secara profesional dan responsif jika ditemukan laporan dan bukti terkait pelanggaran selama tahapan Pilkada 2024.
Ia juga berharap agar pengawasan turut dilakukan oleh semua elemen masyarakat, sehingga ketika menemukan dugaan pelanggaran segera melaporkannya ke Bawaslu.
“Jika ada pelanggaran baik money politic dan netralitas ASN, lapor ke kami, ada bukti baik foto ataupun video. Kita akan melakukan penelusuran, jika terbukti ada pelanggaran, saya gas, saya akan gas,” tegasnya.
Sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan serentak ini dihadiri peserta didik SMA, guru pendamping peserta didik (kepala sekolah), mahasiswa Institut Teknologi Bisnis dan Kewirausahaan (ITBK) Muhammadiyah Muna Barat, serta Bawaslu Muna Barat. (A)
Penulis: Putri Wulandari
Editor: Mustaqim
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
