Pemkab Konawe Raih Opini WTP Keenam Secara Beruntun dari BPK RI

Kery Saiful Konggoasa mengapresiasi kinerja bawahannya yang telah berupaya maksimal menyajikan laporan keuangan sesuai standar penilaian BPK RI.

 

"Ini bukan kerja saya sendiri, tapi kerja kolektif segenap pegawai Pemkab Konawe. Saya juga berharap kita semua harus bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ada," ungkapnya.

SOP tersebut baik itu peraturan pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) yang terkait dengan itu. Atau bahkan petunjuk teknis (Juknis).

Baca Juga: Pemkot Kendari Sukses Raih WTP Delapan Kali Berturut-turut

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe Ferdinand Sapan, menuturkan, persoalan capaian opini WTP yang diberikan BPK RI terhadap LKPD Konawe maupun daerah lainnya di Bumi Anoa, ditentukan oleh empat indikator.

Pertama, apakah laporan itu sudah disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP).

Kedua, apakah dalam pelaporan keuangan tersebut sudah menyajikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh BPK.

Lalu, yang ketiga, apakah dalam laporan keuangan yang diserahkan itu, setelah pemeriksaan lebih rinci oleh BPK tidak ditemukan sesuatu yang bersifat melanggar kepatuhan.

Terakhir, kata Ferdinand, yang keempat, efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal (SPI) atas laporan pemerintah daerah yang disajikan.

"Jadi, empat hal itu yang dinilai oleh BPK. Setiap tahun kita terus meningkatkan kualitas laporan. Sehingga paling tidak, kita berharap LKPD Konawe yang tersaji itu menjadi wajar. Karena esensinya LKPD itu bukan menyajikan laporan yang benar atau salah, namun menyajikan kewajaran," imbuhnya.

 

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Konawe itu tak memungkiri masih ada sedikit catatan oleh pihak BPK RI Perwakilan Sultra atas LKPD Konawe TA 2020.

Baca Juga: Pemkab Koltim Raih WTP Ketiga

Kelemahan itu yakni pencatatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dimana, kata dia, dana BOS tersebut ditransfer dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan langsung masuk ke kas sekolah.

"Transfernya langsung masuk ke sekolah, sementara pertanggungjawaban belanja dana BOS itu harus melalui Pemkab Konawe. Ini yang kita agak repot sedikit. Utamanya di tingkat sekolah dasar (SD), sebab mereka tidak punya pengalaman dalam hal-hal terkait pencatatan keuangan," kata Ferdinand Sapan.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Andi Sonny mengatakan, jika opini WTP yang diraih oleh Pemkab Konawe telah melalui seleksi atau pemeriksaan secara ketat dari BPK.

"Pemberian opini WTP tersebut merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan," tuturnya. (A-Adv)

Reporter: Muh. Surya Putra

Editor: Fitrah Nugraha