Pemprov dan Bank Sultra Inovasi Kelola Anggaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
Egit Riski, telisik indonesia
Rabu, 18 September 2024
0 dilihat
Penyerahan KKPD dari perwakilan Bank Sultra kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Rajulan, Rabu (18/9/2024).Foto:Egit Riski/Telisik
" Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Bank Sultra telah resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk mendukung pengelolaan anggaran yang lebih efisien "
KENDARI, TELISIK.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Bank Sultra telah resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk mendukung pengelolaan anggaran yang lebih efisien.
Penyerahan kartu kredit ini dilakukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra pada Rabu (18/9/2024).
Inisiatif ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan perjalanan dinas serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Dengan KKPD, pengelolaan anggaran perjalanan dinas diharapkan menjadi lebih teratur dan transparan.
Baca Juga: Pj Bupati Konawe Stanley Tegaskan ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada 2024
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra, Muhammad Rajulan, menilai adanya KKPD pihaknya sangat terbantu. “Kartu ini memiliki limit tertentu yang dapat digunakan untuk keperluan kedinasan, sehingga pengeluaran dapat terkontrol dengan baik,” ujarnya.
KKPD dirancang untuk mencatat semua transaksi secara otomatis, mengurangi potensi penyalahgunaan dana, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat diawasi dengan lebih efektif.
Marketing Bank Sultra, Fandi, menjelaskan manfaat KKPD ini dalam mendukung kegiatan perjalanan dinas.
Baca Juga: Update Jadwal Kapal KMP Bahteramas Rute Kendari-Langara September 2024
“Kartu ini akan membantu agar tidak mengganggu anggaran dinas. Kami bekerja sama dengan Bank Mandiri melalui aplikasi Mandiri Livin untuk mendukung program KKPD ini,” jelasnya.
Saat ini, beberapa dinas yang telah bergabung dalam program KKPD mencakup Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPKAD, Badan Riset dan Inovasi, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan.
Dengan peluncuran KKPD ini, diharapkan instansi lain di Sulawesi Tenggara juga dapat mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, menciptakan tata kelola yang lebih baik bagi pemerintahan daerah. (B)
Reporter: Egit Riski
Editor: Mustaqim
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
