Pilkada Serentak Harus Tunjukkan Energi Positif Bangsa

“Kami mendorong Peraturan KPU dalam bab pengumpulan massa. Kita minta jaga jarak sekitar 2 meter. Kami juga mendesak KPU atau Bawaslu menghentikan kampanye yang tidak mengikuti protokol COVID-19,” ucapnya.

Agar Pilkada serentak menjadi momentum menghidupkan semangat kebangsaan, kata Mardani, merupakan pekerjaan bersama.

Baca juga: Komisi VI DPR RI Dorong Pemerintah Tambah Alokasi Pupuk Bersubsidi

“Kami mengusulkan dalam RDP dengan Kemendagri, agar Pilkada serentak menjadi orkestra yang indah dan ketat. Pilkada serentak ini harus menunjukkan energi positif bangsa bahwa di masa pandemi COVID-19 kita bisa menyelenggarakan Pilkada yang berkualitas, tidak menjadi cluster baru dan hasilnya adalah kemenangan besar buat rakyat,” paparnya.

Mardani menambahkan, ada tiga syarat untuk menjadikan Pilkada serentak sebagai orkestra yang indah dan ketat. Pertama, masyarakat perlu dilibatkan sejak awal. Masyarakat, partai politik dan media harus punya komitmen.

“Seharusnya jangan sampai ada kotak kosong. Sedih sekali kalau Pilkada ada calon tunggal karena ini bencana dan musibah bagi demokrasi,” tuturnya.

Kedua, penyelenggara tidak hanya memiliki integritas tetapi juga harus meningkatkan profesionalismenya.

“KPU dan KPUD, Bawaslu, Bawasda, harus benar-benar menerapkan protokol COVID-19 secara ketat. Bahkan kita ingin mengusulkan sanksi ketat bagi pasangan calon yang tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19,” lanjutnya .

Ketiga, kedewasaan dari Kemendagri untuk menjadi dirigen dalam orkestra itu.

“Mendagri adalah pembina kepala daerah. Siapa pun harus menjadikan Pilkada sebagai orkestra indah yang menunjukkan bangsa Indonesia bisa menyelenggarakan Pilkada tanpa ada cluster baru dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” ujarnya.  

Tidak jauh berbeda, anggota MPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin mengungkapkan, agar Pilkada serentak tidak menjadi cluster baru penyebaran COVID-19 maka ada dua cara.

Baca juga: Jokowi Ungkap Indonesia Dapat Komitmen Pengadaan 290 Juta Vaksin

Pertama, level teknis prosedural. Misalnya, seluruh tahapan Pilkada serentak dikaji ulang, seperti Rescheduling pelaksanaan Pilkada, pembatasan massa dalam kampanye, pencoblosan harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Kedua, level substansi. Dalam situasi krisis dan terbatas, jangan sampai Pilkada disusupi tujuan lain yang bertolak belakang dengan semangat kebangsaan. Misalnya, masuknya kekuatan pemodal memasuki arena Pilkada.

“Problem hari ini adalah bagaimana Pilkada memunculkan tokoh pemimpin yang memiliki kapasitas memajukan daerah dalam forum dunia. Karena kepala daerah yang kita miliki saat ini masih berpikir pada tingkat regional atau nasional. Pilkada belum memunculkan pemimpin atau kepala daerah yang memajukan daerahnya ke tingkat dunia,” katanya.

Sementara itu Ketua Komite I DPD, Fachrul Razi dan pengamat politik Maksimus Lalongkoe berpendapat sama, penyelenggaraan Pilkada serentak lebih baik ditunda hingga pandemi COVID-19 mereda.

“Sampai saat ini kita meminta pelaksanaan Pilkada serentak ditunda ke tahun 2021, banyak daerah juga yang belum siap,” kata Fachrul Razi.  

Alasannya, kasus positif COVID-19 masih tinggi pada daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak. Maksimus Lalongkoe juga mengatakan alangkah eloknya bila Pilkada serentak tahun 2020 ditunda.

“Jumlah yang terkena COVID-19 terus bertambah belum lagi dampak COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat yang masih mengalami kesulitan hidup. Jangan sampai Pilkada ini justru menyulitkan rakyat di tengah pandemi COVID-19 ini,” pungkasnya.

Reporter: Rahmat Tunny

Editor: Kardin