Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Beber Realisasi Anggaran APBD 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD
Sigit Purnomo, telisik indonesia
Senin, 10 Juni 2024
0 dilihat
Rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terkait penjelasan atau pengantar Pj Gubernur atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. Foto: Ist.
" DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat paripurna terkait penjelasan atau pengantar Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 di Aula Kantor DPRD "
KENDARI, TELISIK.ID - DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat paripurna terkait penjelasan atau pengantar Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 di Aula Kantor DPRD, Senin (10/6/2024).
Dalam rapat paripurna tersebut, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto membeberkan sejumlah realisasi dan capaian pelaksanaan APBD tahun 2023.
Andap mengatakan, dalam pencapaian LKPJ Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2023, dimana pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD 2023 merupakan hasil kesepakatan Pemprov Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Mazi dengan DPRD periode 2019-2023.
"Sementara pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD perubahan 2023 merupakan hasil kesepakatan Pemprov Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan saya Andap Budhi Revianto selaku Pj Gubernur bersama DPRD," ungkapnya.
Andap membeberkan, dalam pendapatan daerah realisasi pelaksanaan APBD 2023 tertuang dalam Ranperda meliputi target pendapatan adalah sebesar Rp 4.871.130.474.944, dan realisasinya Rp 4.610.446.114.003.99, dengan rincian:
Target sebesar Rp 1.723.224.607.498,dan realisasinya sebesar Rp 1.619.936.693.724,99 atau mencapai 94,01%.
Rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terkait penjelasan atau pengantar Pj Gubernur atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. Foto: Ist
B. Pendapatan Transfer
Target sebesar Rp 3.146.422.781.646,dan realisasinya sebesar Rp 2.988.466.397.679, atau mencapai 94,98%,
C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Target sebesar Rp 1.483.085.800 dan realisasinya sebesar Rp 2.043.022.600 atau mencapai 137,75%.
Lebih lanjut, kata Andap, untuk realisasi belanja daerah dan transfer dimana target belanja daerah sebesar Rp 5.531.802.803.623, realisasinya sebesar Rp 5.000.414.624.756, atau mencapai 80,39%, dengan rincian:
A. Belanja operasi
Anggaran belanja operasi sebesar Rp 3.262.662.474.184, realisasinya Rp. 3.054.495.074.258 atau mencapai 93,62%;
B. Belanja modal
Anggaran belanja modal sebesar Rp 1.463.214.334.085, realisasinya Rp 1.232.325.698.519, atau mencapai 84.22%.
C. Belanja tak terduga
anggaran belanja tak terduga sebesar Rp 10.318.514.000, realisasinya Rp 215.084.242 atau mencapai 2,08%;
D. Transfer
anggaran transfer sebesar Rp 795.607.481.354, realisasinya Rp 713.378.767.437, atau mencapai 83.56%.
Untuk realisasi pelaksanaan APBD 2023 terdapat surplus dan defisit daerah dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami defisit sebesar Rp 389.968.510.752, yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah
Serta, lanjut Andap pembiayaan netto daerah direncanakan sebesar Rp 660.672.328.679, realisasinya sebesar Rp 653.016.653.647,38 atau mencapai 98,84% angka ini merupakan selisih antara realisasi penerimaan pembiayaan daerah dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah.
Dan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam LKPD tahun anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki dana sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp 263.048.142.895,37 jumlah tersebut termasuk juga kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 belum dibayarkan.
Andap menambahkan dirinya menyadari bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan sedangkan hal-hal yang dianggap baik sudah seharusnya ditingkatkan.
"Kesemuanya membutuhkan kinerja yang terencana, terukur, dan tepat sasaran," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Abdulrahman Saleh mengatakan, DPRD Sulawesi Tenggara akan melakukan rapat pendapat dimasing-masing fraksi terkait Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023.
Ia menambahkan, seperti yang dikatakan Pj Gubernur Sulawesi Tenggara dalam pengolahan anggaran agar benar-benar menjadi kedisiplinan waktu.
"Dan dalam melaksanakan aksi diperlukan kesadaran yang konkrit dan memaksimalkan cara kerja yang transparansi dalam pengelolaan keuangan demi kesejahteraan masyarakat," jelasnya. (B-Adv)
Sigit Purnomo, telisik indonesia
