PTUN Kendari Batalkan Izin Tambang PT GKP di Pulau Wawonii, IUP Harus Dicabut

"Maka jelas dugaan kami sejak awal penerbitan IUP PT GKP sarat dengan kejanggalan dan akhirnya terbukti di pengadilan, masyarakat menang,” pungkas Harimuddin yang juga salah satu kuasa hukum para penggugat dari Integrity Law Firm.

Baca Juga: MA Putuskan Pulau Wawonii Dilarang Ditambang, Aktivitas Penambangan Harus Dihentikan

Mantan Staf Khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut menambahkan, Pulau Wawonii masuk ke dalam kategori pulau kecil berdasarkan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K), sehingga tidak diperuntukkan kegiatan pertambangan.

Merujuk pasal 23 ayat (2) UU PWP3K, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tegas mengatakan, tidak terdapat prioritas pemanfaatan pulau kecil untuk kegiatan pertambangan, sehingga apabila dikaitkan dengan norma pengaturan dalam ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034, Majelis Hakim berpendapat Kabupaten Konawe Kepulauan tidak termasuk dalam kawasan peruntukan pertambangan.

Senada, Senior Partner Integrity Law Firm, Prof. Denny Indrayana mengatakan, tergugat dan pemerintah setempat sejak awal tidak cermat dalam menerbitkan IUP PT GKP.

Bagaimana bisa izin tambang terbit di atas wilayah yang tidak terdapat peruntukan ruang kegiatan pertambangan di dalamnya.

Sebelumnya tanggal 22 Desember 2022, dalam putusan perkara Nomor 57/P/HUM/2022, MA sudah membatalkan ketentuan pasal-pasal dalam Perda RTRW Konkep yang mengakomodir kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii, karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

"Bagaimana bisa Perda RTRW Provinsi tidak mengakomodir kegiatan tambang di Pulau Wawonii, namun Perda RTRW Kabupaten mengaturnya, kan aneh?,” jelas Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014 ini.

Denny menambahkan, dalam UU PWP3K melarang adanya kegiatan tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil, apabila secara teknis, ekologis, sosial, budaya menimbulkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya. Menjadi keanehan jika kegiatan pertambangan tetap terus dilakukan PT GKP meskipun sudah tidak ada lagi dasar hukum mengatur pertambangan di Pulau Wawonii.

Baca Juga: Gugatan Izin Tambang PT GKP di Pulau Wawonii Memanas

Sebagai informasi, Pulau Wawonii yang masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe pada tahun 2013.

Sebelumnya, daerah yang kaya akan kandungan mineral nikel tersebut banyak perusahaan tambang di dalamnya. Namun sejak diundangkannya UU PWP3K pada bulan Juli 2007 dan pemekaran tahun 2013 tersebut, perusahaan-perusahaan tambang mulai berangsur-angsur meninggalkan pulau dan menyisakan PT GKP saja yang masih aktif melakukan kegiatan pertambangan.

“Hadirnya putusan PTUN Kendari ini semakin jelas memperkuat posisi bahwa pulau kecil Wawonii tidak untuk ditambang. Oleh sebab itu, maka sudah selayaknya tergugat segera melaksanakan putusan PTUN Kendari 67/G/LH/2022/PTUN.KDI dengan mencabut IUP PT GKP,” ungkap Sahidin selaku salah satu Pemohon dan juga mantan anggota DPRD Konkep periode 2014-2019. (A)

Penulis: La Ode Muh Martoton

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS