Serapan Anggaran Pemprov Sulawesi Tenggara Baru 51,78 Persen, Hugua Sorot Lambannya Kinerja OPD

Laode Muh. Faisal, telisik indonesia

Kamis, 13 Agustus 2026

0 dilihat

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Ir. Hugua, M.Ling saat memberikan sambutan di sebuah kegiatan. Foto: Laode Muh. Faisal/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2026 hingga pekan pertama Agustus baru mencapai 51,78 persen atau sekitar Rp 2,24 triliun dari total pagu Rp 4,34 triliun.

Wakil Gubernur Sultra, Dr. Ir. Hugua, M.Ling, menilai kondisi serapan anggaran tersebut masih rendah, mengingat tahun anggaran 2026 telah memasuki bulan ke delapan dan hanya menyisakan sekitar empat bulan hingga akhir tahun.

"Idealnya serapan anggaran telah berada pada kisaran 60 hingga 70 persen. Sekarang baru 51 persen. Ini sudah berjalan sangat lambat. Di tengah situasi yang sepertinya normal, tidak ada hambatan, harusnya kegiatan berjalan normal,” kata Hugua saat diwawancarai, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, lambannya realisasi anggaran dapat berdampak terhadap perputaran ekonomi di daerah. Sebab, anggaran pemerintah yang tidak segera dibelanjakan tidak akan memberikan dampak maksimal terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Mantan Bupati Wakatobi dua periode ini menegaskan, pemerintah daerah harus mempercepat pencairan dan pelaksanaan program yang telah dianggarkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih kurang menguntungkan.

“Kalau uang pemerintah daerah itu masih dibendung, itu tidak mendorong bagaimana kinerja ekonomi di daerah. Salah satu penyebab inflasi itu kan dana pemerintah tidak berputar di daerah,” katanya.

Baca Juga: Bank Sultra Sukses Raih Juara Umum dan Piala Bergilir Finspora 2026

Ia pun meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sultra segera merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sebab menurutnya, rendahnya serapan anggaran tidak sejalan dengan kualitas perencanaan apabila program yang telah disusun tidak segera direalisasikan.

“Perencanaan bagus, serapan anggaran rendah, itu berbahaya,” tegas Hugua.

Berdasarkan data serapan anggaran Pemprov Sultra, Minggu pertama Agustus 2026, realisasi anggaran masing-masing OPD masih sangat rendah atau rata-rata masih berada di bawah 50 persen. Tercatat,

Dua OPD dengan serapan terendah yaitu Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sultra yang baru mencapai 11,32 persen, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PRKPP) Sultra dengan serapan sebesar 8,25 persen.

Hugua menilai, kondisi tersebut perlu segera dievaluasi oleh masing-masing OPD, termasuk dengan meminta petunjuk kepada Gubernur Sultra apabila terdapat persoalan yang menyebabkan program belum berjalan.

“Ini akhirnya kinerja OPD. OPD harus meminta petunjuk sama Pak Gubernur kenapa terlambat terealisasi. Harus segera meminta petunjuk bagaimana semua program bisa segera berjalan,” katanya.

Pejabat yang dijuluki penemu surga bawah laut ini juga menyoroti aspek komunikasi dan koordinasi di internal OPD, khususnya antara Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menurutnya, apabila terdapat kegiatan yang terlambat direalisasikan, maka perlu dilihat lebih jauh koordinasi antara PPK dan PA pada OPD yang bersangkutan.

Baca Juga: Cegah Bullying dan Narkoba di Kampus, FST UMW Gandeng Polda Sultra Perkuat Edukasi Hukum

“Kalau terlambat, saya kira ada masalah di PPK-nya. Ada masalah komunikasi antara PPK dan PA-nya. Kenapa ini terlambat?” pungkas Hugua.

Dengan pagu anggaran mencapai Rp 4,34 triliun dan realisasi baru sekitar Rp 2,24 triliun hingga Minggu pertama Agustus, Pemprov Sultra masih harus merealisasikan sekitar Rp 2,09 triliun anggaran hingga akhir tahun 2026.

Percepatan pelaksanaan program dinilai menjadi penting agar belanja pemerintah dapat segera memberikan dampak terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat Sultra. (C)

Penulis: Laode Muh. Faisal

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS