Susun Dokumen Pemajuan Kebudayaan, Pemkab Butur Jalin Kerjasama dengan Unhas

Bupati Butur, Muhammad Ridwan Zakariah, hadir membuka FGD tersebut. Dalam sambutannya, Ridwan Zakariah menyampaikan, penyusunan PPKD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Lebih lanjut, kata Ridwan, di Indonesia terdapat lebih dari 700 suku bangsa dan bahasa beserta adat istiadatnya. Keragaman inilah yang mendasari kebudayaan nasional di tanah air.

Baca juga: Muktamar NU ke-34, PW NU Jatim Dukung Yahya Cholil Tsaquf Calin Ketum PB NU

Baca juga: Blacklist Menanti PT SSMA Jika Pengaspalan Tidak Sesuai Target Kesepakatan

Butur sendiri, memiliki keragaman budaya dengan sejumlah adat istiadatnya perlu dipertimbangkan untuk dilindungi, dikelola, dan diperkuat.

Pemajuan kebudayaan tidak berdiri sendiri. Akan tetapi terintegrasi dengan banyak aspek, termasuk bagaimana memikirkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi di tengah suasana himpitan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

"Lahirnya pokok pikiran pemajuan kebudayaan Buton Utara nanti akan menjadi bagian solusi dari peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Utara" ujarnya.

Atas nana pemerintah daerah, Ridwan Zakariah menyampaikan terima kasih kepada tim LPPM Unhas atas terselenggaranya kegiatan ini. Sehingga nantinya, Pemkab Butur akan memiliki dokumen PPKD seperti yang diamanatkan Undang-Undang.

"Mudah-mudahan kerja sama seperti ini dapat dilanjutkan pada tahun yang mendatang, baik dalam bentuk penelitian ataupun dalam bentuk pengabdian masyarakat. Dan lebih penting lagi bahwa akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Butur," pungkas Ridwan.

Selain itu, Kepala Bappeda Butur, Harmin Hari mengatakan, kegiatan ini sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah yang konsen untuk memajukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di Butur, juga untuk melaksanakan Permendikbud 45 tahun 2018.

Ia berharap bahwa output dari kegiatan ini akan bermuara pada terealisasinya Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Buton Utara, yang merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata.

"Termasuk dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail," ujar Harmin Hari.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Butur, Diwan, Wakil Bupati Butur, Ahali, Sekretaris Daerah Butur, Muhammad Hardhy Muslim, para kepala OPD terkait, Asisten dan Staf Ahli Pemkab Butur serta para tokoh dan lembaga adat. (B-Adv)

Reporter: Aris

Editor: Fitrah Nugraha