MUNA, TELISIK.ID - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Muna dan Muna Barat (Mubar) paling parah prosesnya.

Hal itu memantik perhatian serius Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Ridwan Bae selaku pihak yang membawa program itu ke dua daerah tersebut.

Ridwan telah mendapat laporan bahwa penyebab parahnya proses itu disebabkan masalah operasional yakni, masih ada kepala desa (Kades) yang menolak program, diduga akibat orang-orangnya tidak ter-cover.

Kemudian, persoalan upah tukang yang tidak dibayarkan. Agar persoalan itu tidak kembali terjadi ke depan, Ridwan mengumpulkan Kades, lurah dan camat se-Kabupaten Muna. Ia meminta agar aparat pemerintahan itu dapat mendata masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.

"Saya kumpulkan, agar tidak boleh lagi terjadi seperti itu. Karena, yang kita bantu ini adalah masyarakat miskin. Saya inginkan program BSPS ini bisa bermanfaat," kata Ridwan.