Tak Masuk DPT Pilkades Puluhan Warga Seruduk Kantor Bupati dan DPRD Kolaka Utara

Muh. Risal H, telisik indonesia

Selasa, 21 Maret 2023

0 dilihat

Warga Desa Lambuno geruduk kantor bupati dan DPRD Kolaka Utara karena tak masuk DPT pilkades. Foto Muh Risal H/Telisik

KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Puluhan warga dari Desa Lambuno, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara  berdemontrasi di Kantor Bupati dan DPRD. Di kantor Bupati Kolaka Utara, massa mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka ke lantai, Selasa (21/3/2023).

Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes karena diduga 57 warga yang namanya tidak diakomodir dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Lambuno oleh panitia pilkades karena rumah (domisili) berada di desa tetangga yakni Desa Maruge, Kecamatan Katoi. Meski, mereka memiliki kartu identitas sah selama bertahun-tahun menetap di Desa Lambuno.

Usai orasi, massa yang ditemui Pelaksana harian (Plh) Sekda Kolaka Utara, Nurjaya bersama-sama menuju DPRD Kolaka Utara.

Baca Juga: 4 Persoalan Bayangi Perjalanan Pembangunan Kolaka Utara 2024

Koordinator lapangan, Nur Alim menyampaikan, pihaknya mendampingi 57 warga yang hak pilihnya diduga dikebiri panitia pilkades. Karena itu, di hadapan para anggota dewan, mereka menuntut 57 warga dikembalikan hak pilihnya.

"Tidak rasional mereka tidak diakui sebagai warga Lambuno, sementara di KTP sudah jelas mereka warga setempat yang sudah menetap puluhan tahun," bebernya.

Alim menduga panitia pilkades melakukan kecurangan dan tidak memahami isi dari Peraturan Bupati (Perbup) Kolaka Utara yang dijadikan sebagai rujukan dalam pilkades.

Ketua Komisi I DPRD Kolaka Utara, Sabrie mengatakan, pihaknya telah menerima warga dan mendengarkan keluhan yang disampaikan untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga: Tingkatkan Produksi Olahan Kakao Disbunnak Kolaka Utara Datangkan Mesin Skala Bisnis

Mereka mengagendakan bakal melakukan RDP pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, yakni Disdukcapil, DPMD, Ketua Panitia Pilkades Kabupaten, Panitia Pilkades Lambuno, serta pihak-pihak terkait.

"Persoalan ini rumit jadi harus menghadirkan semua pihak terkait agar keputusan diambil tepat dan persoalan ini tidak berlarut-larut. Terlebih saat ini pimpinan DPRD tidak berada di tempat," terangnya. (B)

Penulis: Muh Risal H

Editor: Kardin 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS