Antisipasi Kelangkaan Pangan, Pemerintah Diminta Kembangkan Komoditas Pangan Lokal

Jumat, 19 Juni 2020  /  1:26 pm

Perkebunan sagu di Sultra. Foto: Repro LIPI

JAKARTA, TELISIK.ID -  Antasipasi kelangkaan pangan di masa pandemi,  pemerintah diminta melakukan diversifikasi komoditas pangan unggulan dengan tanaman-tanaman lokal termasuk sagu yang banyak terdapat di Sultra.

Pemerintah juga tidak lagi bertumpuh pada model pembangunan yang merusak lingkungan dan hutan, serta tidak bergantung pada impor.

Selain itu, ketahanan pangan nasional juga perlu digantungkan pada komoditas yang lebih beragam dan seimbang antara komoditas pangan dan perkebunan monokultur skala besar.

Menggantungkan perekonomian hanya pada industri ekstraktif akan berisiko bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan kepada Telisik.id di Jakarta, Jumat (19/6/2020), merespon kesiapan pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan saat pandemi COVID-19 dan prediksi kemarau panjang yang akan mengganggu produksi pangan.

Dikatakan, FAO telah memberikan peringatan akan terjadinya ancaman krisis pangan dunia, dan negara-negara di dunia mulai mengerem ekspor pangannya untuk mengantisipasi ancaman ambruknya ketahanan pangan dunia.

Sejumlah negara juga mengimplementasikannya dengan memprioritaskan kebutuhan pangan dalam negeri dan menahan ekspor pangan ke luar negeri.

Menggantungkan ketahanan ekonomi hanya pada komoditas unggulan tertentu seperti sawit, bukan hal yang bijak untuk dilakukan saat ini dan bahkan dapat menimbulkan kerawanan pangan.

Baca juga: Sri Mulyani Akui Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diliputi Ketidakpastian

Pemerintah, lanjut Teguh, selayaknya memberikan fokus pada penyeimbangan jenis komoditas di suatu daerah sehingga komoditas perkebunan dan pangan lainnya dapat turut bersaing sebagai penyumbang perekonomian sehingga dapat lebih tahan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang bergejolak.

“Hasil kajian Madani di Kalimantan Barat yang memiliki luas sawit tertanam terbesar ketiga se-Indonesia, menunjukkan bahwa Kalimantan Barat ternyata memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di pulau Kalimantan. Perluasan perkebunan sawit di sana juga tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi lokal. Tingkat produktivitasnya rendah dengan peringkat 10 dari 10 provinsi yang memiliki lahan sawit terluas,” kata Erlangga, Peneliti Muda Yayasan Madani Berkelanjutan ikut menambahkan.

Diungkapkan, Provinsi Riau yang memiliki sawit tertanam terluas di Indonesia, yaitu 3,4 juta hektare, dari hasil Kajian Madani menunjukkan setidaknya terdapat 7 kabupaten (Bengkalis, Siak, Rohul, Pelelawan, Kampar, Inhil dan Rohil) memiliki ketimpangan yang sangat besar antara luas sawit dan tanaman pangan.

Luas lahan yang diperuntukkan untuk tanaman pangan pada 7 kabupaten tersebut tak ada satupun melebihi angka 30?ri luas sawit. Bengkalis hanya memiliki 23,6 ribu ha (11%) luas lahan pangan dibandingkan area tanam sawitnya yang mencapai 187 ribu ha. Kemudian diikuti Siak, 56 ribu ha (14%) dan Rokan Hulu 73 ribu ha (15%) dibandingkan dengan luas sawit di dua kabupaten tersebut.

Ketimpangan lahan tersebut berimplikasi pada ketahanan pangan pada kabupaten-kabupaten tersebut.

Setidaknya ada 6 kabupaten yang menunjukkan ketahanan pangan rendah (Pelalawan dan Rohil) dan 4 kabupaten yang termasuk rawan pangan (Bengkalis, Rokan Hulu, Indragiri Hulu dan Kampar).

Baca juga: Pertamina Bakal Hentikan Jual Premium dan Pertalite

Menurutnya, diversifikasi komoditas pangan unggulan dengan tanaman-tanaman lokal seperti sagu dan sorgum perlu untuk diutamakan, sehingga bukan lagi program “berasisasi”.

Apalagi rencana cetak sawah di lahan gambut Kalimantan Tengah yang akan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dapat mengancam keberadaan gambut di wilayah tersebut dan meningkatkan risiko terjadinya Karhutla dan bencana asap yang akan lebih menyengsarakan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 .

Empat puluh empat persen Karhutla 2019 terjadi di Fungsi Ekosistem Gambut. Program cetak sawah pemerintah di lahan gambut yang direncanakan akan membuka rawa gambut berisiko meningkatkan kerawanan terjadinya Karhutla yang selain menyengsarakan rakyat juga akan menggagalkan pencapaian komitmen iklim Indonesia.

“Keberadaan komoditas pangan lokal seperti sagu dapat menjaga kelestarian ekosistem lahan gambut dan juga dapat menjadikan sagu sebagai salah satu sumber pangan lokal, sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan,” tutur Teguh.

Menurutnya saatnya Pemerintah menghentikan ekspansi perkebunan monokultur skala besar seperti HTI dan sawit karena dapat menggerus lahan-lahan produktif untuk pangan.

Seraya menambahkan, diversifikasi komoditas pangan unggulan lokal adalah kunci ketahanan pangan nasional agar Indonesia terhindar dari kerawanan pangan di masa pemulihan pasca COVID-19.

Reporter: Marwan Azis

Editor: Haerani Hambali