Makan tanpa Merusak Lingkungan: Menata Ulang Etika Piring Kita di Tengah Krisis Ekologis

Zaenal Abidin, telisik indonesia

Sabtu, 29 Agustus 2026

0 dilihat

Zaenal Abidin, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 2012-2015 dan Ketua Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI). Foto: Ist.

Oleh: Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 2012-2015 dan Ketua Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI)

MAKAN adalah kebutuhan paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Namun di era modern, aktivitas yang berlangsung beberapa kali sehari ini telah bergeser dari sekadar pemenuhan nutrisi menjadi salah satu pendorong kerusakan lingkungan terbesar di planet ini.

Pergeseran ini berawal dari cara pangan diproduksi: pembabatan dan pembakaran hutan secara masif untuk membuka lahan monokultur dan industri pangan komersial menghilangkan resapan air dan daya ikat tanah, sehingga memicu erosi, longsor, dan banjir bandang yang mengancam ekosistem sekaligus permukiman manusia.

Skala persoalan ini tergambar jelas dari data. Special Report on Climate Change and Land IPCC (2019) mencatat sistem pangan global menyumbang 21–37% emisi gas rumah kaca dunia setiap tahun. Laporan FAO Tackling Climate Change through Livestock (2013) mencatat sektor peternakan saja menyumbang sekitar 14,5% emisi antropogenik global (setara emisi seluruh sektor transportasi), sementara data FAO AQUASTAT menunjukkan pertanian menyerap sekitar 70% penarikan air tawar dunia.

Artinya, cara manusia mencari makan telah melampaui ambang batas kemampuan bumi untuk pulih (planetary boundaries) dan tampak adanya keserakahan, sehingga reorientasi produksi dan konsumsi pangan menjadi mendesak.

Bisakah Manusia Mencari Makan Tanpa Merusak Lingkungan?

Jawabannya: sangat bisa. Kerusakan lingkungan bukan disebabkan oleh tindakan makan sebagai kebutuhan biologis, melainkan oleh cara pangan diproduksi dan dikonsumsi: sistem ekstraktif, industri skala besar yang mengabaikan daya dukung alam, serta konsumsi berlebihan yang menyisakan pemborosan.

Baca Juga: Menagih Kedaulatan Gizi Anak Indonesia pada Usia 81 Tahun Kemerdekaan

Karena akar masalahnya ada pada sistem, solusinya pun harus menyasar sistem itu, bukan sekadar imbauan makan lebih sedikit. Tiga pilar berikut menunjukkan produksi pangan dan pemulihan lingkungan bisa berjalan beriringan.

Pertama: Pertanian Regeneratif dan Agroekologi

Selama beberapa dekade, pertanian industrial berbasis monokultur dan kimia sintetis dipromosikan sebagai satu-satunya cara memberi makan dunia. Padahal praktik ini terbukti mengikis lapisan tanah atas (topsoil), mencemari air tanah, dan mematikan mikroba tanah yang vital bagi kesuburan lahan, mengorbankan kapasitas produksi jangka panjang demi hasil jangka pendek.

Sebagai alternatif, pertanian regeneratif dan agroekologi, olah tanah minimum, tanaman penutup tanah, rotasi tanaman, integrasi ternak-tani, terbukti mampu memulihkan kandungan karbon dan kesuburan tanah dari waktu ke waktu. Pendekatan ini juga menjaga populasi polinator seperti lebah, yang menurut Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES, 2016) menopang jasa ekosistem bernilai USD 235–577 miliar per tahun, investasi bagi ketahanan pangan, bukan beban tambahan bagi petani.

Kedua: Diet Berkelanjutan dan Diversifikasi Pangan Lokal

Pilihan di atas piring kita punya bobot ekologis yang sering luput disadari. Studi Poore & Nemecek (2018, jurnal Science) menemukan bahwa peternakan industrial memanfaatkan 83% lahan pertanian dunia namun hanya menyumbang 18% kalori dan 37% protein bagi manusia.

Ketimpangan inilah yang menjelaskan mengapa peternakan skala besar menjadi pendorong utama deforestasi tropis. Konsekuensinya logis: menggeser sebagian konsumsi ke pangan nabati (tempe, tahu, kacang-kacangan) akan menekan jejak karbon dan air jauh lebih efisien per kalori yang dihasilkan.

Argumen sama berlaku pada diversifikasi. Ketergantungan global pada beras, gandum, dan jagung, bersama menyumbang lebih dari separuh kalori dunia (FAO), mendorong monokultur masif. Menghidupkan kembali pangan lokal tahan iklim seperti sorgum, singkong, ubi jalar, sagu, dan kelor (Moringa oleifera) memecah konsentrasi ini, sekaligus menjaga keanekaragaman hayati lahan dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.

Ketiga: Menghentikan Limbah Pangan (Food Waste)

Pilar ketiga menyasar titik paling ironis: makanan yang sudah diproduksi dengan biaya ekologis besar, tetapi berakhir sia-sia. Laporan FAO Global Food Losses and Food Waste (2011) mencatat sekitar sepertiga makanan Dunia, setara 1,3 miliar ton per tahun, hilang atau terbuang. Ini bukan sekadar kerugian ekonomi, melainkan pemborosan seluruh sumber daya (air, lahan, energi) yang telah dicurahkan untuk memproduksinya.

Ketika sampah ini membusuk secara anaerobik di tempat pembuangan akhir, ia memancarkan metana (CH?), yang menurut Laporan Penilaian Kelima IPCC (AR5, 2014) memiliki potensi pemanasan global sekitar 28 kali lebih kuat dibandingkan CO? dalam rentang waktu 100 tahun.

Karena sumber masalahnya adalah pemborosan di rantai pascaproduksi, solusinya pun sederhana namun sistemik: gaya hidup zero food waste, membeli sesuai kebutuhan, menyimpan pangan dengan tepat, dan mengomposkan sisa dapur.

Etika Konsumsi dan Peran Kebijakan Publik

Ketiga pilar di atas hanya akan bergerak jika perubahan perilaku ditopang kebijakan yang berani. Ketika masyarakat mengadopsi etika kecukupan (principle of sufficiency), memilih pangan lokal dan mengutamakan hasil tani yang adil, permintaan pasar mulai bergeser.

Namun pergeseran itu perlu dipercepat lewat kebijakan: mengalihkan subsidi kimia menuju insentif pertanian organik, melindungi lahan produktif dari alih fungsi industri, dan membangun infrastruktur pengolahan sampah organik. Sinergi akar rumput dan kepemimpinan politik ekologis inilah yang akan mempercepat kedaulatan pangan yang memberi makan sekaligus memulihkan bumi.

Rekomendasi untuk Aksi Advokasi

Agar argumen di atas tidak berhenti sebagai wacana, berikut rekomendasi dengan aktor dan target terukur sebagai pijakan advokasi:

Pertama: Reformasi Subsidi Pertanian. Aktor: Kementan, Kemenkeu, DPR RI. Langkah: Alihkan bertahap subsidi pupuk/pestisida kimia menjadi insentif bagi petani agroekologi. Target: 30% lahan pertanian nasional beralih ke praktik regeneratif/organik dalam 10 tahun.

Kedua: Penguatan Pangan Lokal. Aktor: Pemda, koperasi tani, swasta. Langkah: Kembangkan pertanian berbasis komunitas atau Community Supported Agriculture (CSA) dan pasar tani untuk memperpendek rantai distribusi. Target: Pertumbuhan koperasi/CSA aktif di tiap kabupaten/kota.

Baca Juga: Rendahnya Realisasi Belanja APBD Pemda se-Sulawesi Tenggara Harus Jadi Alarm Bersama

Ketiga: Edukasi Konsumsi Bijak. Aktor: Kemendikbud, Kemenkes, media, masyarakat sipil. Langkah: Integrasikan literasi pangan berkelanjutan di sekolah dan kampanye anti-food-waste. Target: Penurunan food waste rumah tangga nasional, dievaluasi tiap 3 tahun.

Keempat: Pengelolaan Sampah Organik. Aktor: Pemda, KLHK (kini: KLH/BPLH dan Kemenhut). Langkah: Wajibkan pemilahan sampah dan sediakan infrastruktur kompos/biodigester komunal. Target: Persentase sampah organik terkelola (bukan ke TPA) meningkat signifikan.

Catatan Akhir

Argumen di atas kembali pada satu titik: kerusakan lingkungan bukan takdir dari aktivitas makan, melainkan akibat dari sistem yang bisa diubah. Melalui pertanian regeneratif, diversifikasi pangan nabati lokal, dan pengelolaan limbah yang ketat, aktivitas makan yang semula mengancam bumi dapat berbalik menjadi sarana pemulihannya.

Alam menyediakan sumber daya lebih dari cukup, selama dikelola dengan prinsip kecukupan, keadilan, dan keberlanjutan, “bukan keserakahan”. Namun transformasi ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ia menuntut keberanian kebijakan, kesediaan pasar untuk bergeser, dan kesediaan setiap individu memandang ulang makna dari setiap suapan yang ia telan.

Sebab pada akhirnya, cara kita makan adalah cara kita memilih hidup berdampingan dengan bumi, apakah sebagai penghuni yang merawat, atau penakluk yang menghabisi. Dengan menyelaraskan piring makan kita dengan hukum keseimbangan alam, kita menjaga kelangsungan generasi mendatang sekaligus merawat keharmonisan seluruh ciptaan di planet ini. Wallahu a'lam bish-shawab. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS