Bersiap Menghadapi Krisis Ekonomi

Minggu, 29 Maret 2026  /  1:07 pm

Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan. Foto: Ist.

Oleh: Efriza

Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan

UPAYA pemerintah melakukan penghematan anggaran melalui pemotongan gaji menteri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta wacana penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu, dinilai belum menjadi solusi yang efektif.

Sebab pemotongan gaji pejabat maupun opsi WFH hanya memberikan dampak anggaran yang relatif kecil, jika dibandingkan dengan total belanja negara secara keseluruhan. Bahkan, pemotongan gaji pejabat ini banyak yang menilai lebih untuk pencitraan, sekadar simbolik adanya penghematan dilakukan oleh elite politik, juga dinilai kenyataannya belum tentu benar-benar diwujudkan sebab tanda-tandanya hingga kini tak tampak dengan jelas niatan tersebut.

Bersiap Menghadapi Krisis

Rakyat tidak meragukan kepemimpinan Presiden Prabowo. Sayangnya, Presiden Prabowo begitu mempercayai para pembantunya di kabinet yang lebih menggambarkan sikap dalam menyampaikan informasi maupun hasil kerjanya sekadar ABS alias ‘Asal Bapak Senang’. Di tengah kondisi tersebut, Presiden Prabowo juga tidak mengasah kepekaan dirinya atas kondisi negara saat ini.

Akibat kondisi Perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran tak dimungkiri memungkinkan akan dapat menyebabkan dampak terhadap permasalahan krisis di Indonesia. Pola perilaku pasar dari para produsen turut menyumbang kondisi kekhawatiran publik, memungkinkan akan terjadi permainan pasar untuk menghadirkan kesan adanya kelangkaan terhadap Minyak Goreng misalnya.

Kondisi saat ini saja, sebenarnya perlu adanya upaya menghadirkan kestabilan harga dengan penerapan operasi pasar, sebab di Pasar Tradisional harga-harga sudah bergerak mengalami kenaikan perlahan namun meninggi. Kondisi ekonomi yang terjadi saat ini, kemungkinan dihadirkan sebagai upaya meningkatkan kepanikan masyarakat.

Kondisi ini tak bisa diabaikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, semestinya dalam kondisi saat ini, Pemerintah telah mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini keterkaitan dengan kondisi mancanegara yang sedang tidak ‘baik-baik saja’, sehingga ditenggarai dapat merembes dan berdampak terhadap kondisi di Indonesia.

Baca Juga: Ketidakakuratan Kondisi Ekonomi

Sayangnya, menghadapi kondisi ini bahwa pilihan WFH dan Pemotongan Gaji yang tidak efektif yang malah dinarasikan untuk dilakukan. Padahal Pemotongan Gaji sekadar ingin menyampaikan pesan moral tentang empati elit terhadap kondisi fiskal, bukan solusi konkret yang berdampak signifikan.

Kita dapat menyebut kebijakan tersebut lebih bersifat simbolik ketimbang solusi struktural yang nyata. Jika berbicara efektivitas, maka semestinya efektivitas penghematan diarahkan pada sektor dengan beban anggaran besar, seperti belanja birokrasi, proyek non-prioritas, hingga menutup kebocoran anggaran.

WFH hanya menjadi opsi tambahan, bukan prioritas utama dalam kebijakan efisiensi. Meski diakui bahwa WFH dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan fleksibilitas kerja, tetapi resikonya besar jika diterapkan begitu lama karena akan menyebabkan terjadinya penurunan kinerja bikrokrasi. Apalagi jika tidak disertai sistem pengawasan dan evaluasi yang jelas, malah menyebabkan kondisi pelayanan publik yang dikorbankan atas nama efisiensi anggaran.

Semestinya, Presiden Prabowo mengambil langkah yang lebih berani, seperti perampingan kabinet sebagai langkah yang lebih berdampak, meski sarat risiko politik. Perampingan kabinet, memperkecil jumlah wakil menteri dan utusan khusus, maupun pilihan pembubaran dan/atau penggabungan lembaga-lembaga negara yang dirasa tidak cukup produktif lagi. Ini ditenggarai kebijakan yang lebih substansial ketimbang pemotongan gaji pejabat.

Struktur kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini teramat gemuk dan obesitas, tidak hanya membebani anggaran tetapi juga memperlambat koordinasi pemerintahan dan pengambilan keputusan, bahkan semestinya berbicara empati lebih baik melakukan perampingan kabinet dan reshuffle, sekaligus juga pemotongan gaji, langkah berani ini jelas akan dinilai oleh publik tidak sekadar pencitraan.

Sayangnya, opsi tersebut ditenggarai tidak akan terlintas di kepala Presiden Prabowo, apalagi menjadi pilihan dari Presiden Prabowo Subianto karena berkaitan erat dengan stabilitas politik dan relasi dengan partai pendukung. Bahkan, karakter Presiden Prabowo yang akomodatif terhadap yang telah berkeringat di Pemilihan Presiden (Pilpres), telah ‘memenjarakan’ mental keberaniannya tersebut.

Tak bisa dimungkiri realitas politik di Indonesia membentuk kabinet kerap menjadi instrumen akomodasi koalisi maupun para relawan, saat ini juga ditenggarai masih banyak yang menunggu dalam daftar untuk dapat jabatan dari Pemerintah karena telah berkeringat mendukung Prabowo-Gibran saat di Pilpres kemarin, sehingga perampingan bukan sekadar urusan teknis dan administratif saja, tetapi juga menyangkut stabilitas politik.

Jadi meski efektif secara tata kelola, namun perampingan kabinet membutuhkan keberanian politik yang besar dan berisiko mengganggu dukungan di parlemen. Juga diperkirakan kebijakan tersebut sulit diambil dalam waktu dekat karena membutuhkan kompromi politik yang kompleks, termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan, jika langkah ini dipilih maka juga berpotensi memengaruhi konfigurasi dukungan politik menjelang agenda politik ke depan, termasuk Pemilu 2029.

Baca Juga: Polemik Sirkulasi Elite

Untuk menghadapi ancaman krisis, maka Pemerintah sudah semestinya menyasar kebijakan yang realitasnya menghadirkan pos anggaran besar. Beberapa langkah yang dinilai lebih efektif selain perampingan kabinet, antara lain: pertama, evaluasi dan pemangkasan belanja tidak prioritas, termasuk proyek besar, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial, bahkan juga menyasar pemotongan anggaran kegiatan di DPR dan kementerian.

Kedua, melakukan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan struktur dan digitalisasi layanan untuk publik, meski pemerintah perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Ketiga, melakukan Penguatan pengawasan untuk mencegah kebocoran anggaran dan korupsi.

Keempat, Penataan ulang subsidi agar lebih tepat sasaran. Kelima, efisiensi anggaran dari program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, sikap ini diperlukan bukan artinya menolak dua program prioritas pemerintah tetapi melakukan kebijakan efisiensi.

Dan, terakhir, meski tidak memungkinkan, tetapi tetap diusulkan adanya perampingan kabinet dan restrukturisasi lembaga negara. Pemerintah harus memahami bahwa kunci utama penghematan, bukanlah pada satu kebijakan tunggal, melainkan kombinasi langkah strategis yang konsisten dan berani. Jika pemerintah serius, penghematan harus menyasar sektor besar dan dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar wacana sesaat dengan pilihan penghematannya ala kadarnya. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS