Ketidakakuratan Kondisi Ekonomi

Efriza, telisik indonesia
Sabtu, 21 Maret 2026
0 dilihat
Ketidakakuratan Kondisi Ekonomi
Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan. Foto: Ist.

" Publik mulai meragukan kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa "

Oleh: Efriza

Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan

PUBLIK mulai meragukan kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya dalam beberapa minggu ini terangkum oleh publik acap mengeluh bahkan menyalahkan masyarakat, ketimbang berkomunikasi yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.

Akibat laporan Menteri Keuangan Purbaya yang sekaligus mengeluhkan dengan menyebut ada beberapa pengamat ekonomi sangsi terhadap daya tahan perekonomian Indonesia, bahkan menghadapi resesi.  

Pernyataan Purbaya ini menyebabkan Presiden Prabowo merespons, dengan menyatakan seperti adanya pengamat atau ekonom yang tidak patriotik serta digerakkan oleh agenda-agenda di luar kepentingan bangsa. Presiden Prabowo bahkan berencana menertibkan pihak-pihak yang suka menghasut karena tidak suka dengan cara pemerintah bekerja dan menjaga stablitas ekonomi di dalam negeri.

Purbaya juga menjelaskan kepada Presiden Prabowo, ia menenggarai bahwa pihak-pihak yang menjelek-jelekan nilai rupiah saat ini merupakan orang-orang yang tak berduit. Sedangkan orang-orang yang memiliki banyak uang melihat kondisi rupiah sangat berdaya tahan di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah.

Pernyataan-pernyataan Purbaya yang bergaya “koboi” ini yang menyebabkan pemerintahan dihujat habis-habisan oleh publik, wajar akhirnya Pemerintahan Prabowo memperoleh kesan sebagai rezim otoriter.

Kritik Publik Terhadap Pemerintah

Berbagai komunikasi politik yang buruk dari Purbaya, menyebabkan mantan wakil presiden Jusuf Kalla, dan beberapa komunikolog dengan secara terbuka menyoroti buruknya komunikasi di dalam kabinet pemerintahan Prabowo.

Jusuf Kalla menyentil pemerintah dengan menyatakan bahwa banyak menteri justru saling berargumentasi di ruang publik sehingga program pemerintah tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Jusuf Kalla juga mengingatkan bahwa pejabat negara tidak seharusnya hanya menyampaikan laporan yang menyenangkan kepada presiden (indopolitika.com).

Baca Juga: Polemik Sirkulasi Elite

Reaktif Presiden Prabowo menyebabkan ia malah menghadapi berbagai dilematis atas pernyataan-pernyataan dirinya. Presiden Prabowo akhirnya terkesan telah terjadinya kontradiksi dalam sikap presiden. Sebab, sebelumnya Presiden Prabowo tegas menyatakan ketidaksukaannya terhadap laporan menteri yang bersifat “Asal Bapak Senang/ABS”. Bahkan Presiden Prabowo menekankan, pemimpin harus terbuka terhadap berbagai masukan, termasuk kritik yang keras sekalipun.

Tetapi realitasnya dalam kontradiktif tersebut, presiden justru terkesan reaktif saat publik atau pengamat memberikan data pembanding. Reaksi Prabowo ini, ditenggarai kuat lantaran sugesti atau asupan informasi yang kurang tepat dari para pembantunya di sektor ekonomi. Si pejabat melaporkan bahwa ekonomi Indonesia dalam keadaan baik dan justru menuding pengamat yang memproyeksikan potensi resesi sebagai pihak salah (owrite.id).

Prabowo saat ini, sedang berada dalam lingkaran beberapa pembantunya di kabinet yang dalam kinerjanya tidak optimal sekaligus komunikasi politiknya yang buruk. Presiden Prabowo, tidak menyadari dia sedang diprovokasi atau menerima begitu saja sebuah argumen yang menyudutkan dan menyalahkan pengamat ekonomi, pengamat politik, dan masyarakat yang mengkritik pemerintah.

Semestinya, Prabowo minimalisir pemerintahannya menyalahkan masyarakat, dan pemerintahannya untuk mempersiapkan diri sebab kondisi negeri ini ditenggarai tidak sepenuhnya baik-baik saja.

Pemerintah mesti mempersiapkan diri, dengan untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas di tengah kondisi fiskal yang dinilai belum seimbang. Sehingga, perlu dipikirkan juga karena telah banyak yang menyarankan pemerintah perlunya menata ulang skala prioritas pembangunan.

Salah satu langkah terbaik, yang masuk akal disampaikan Jusuf Kalla yakni untuk menekan pengeluaran yang kurang produktif serta memilih serta memprioritaskan program berdampak langsung bagi masyarakat (idntimes.com).

Sudah semestinya Presiden Prabowo merubah pendekatan sikap dirinya sebagai pemimpin di negeri ini. Sikap Presiden Prabowo yang cenderung membela menterinya dan menyalahkan kritik masyarakat ditenggarai dapat membawa dampak domino yang berbahaya.  

Jika diteruskan, hal ini dapat menciptakan budaya arogansi dalam Kabinet Merah Putih. Antara lain, menteri dan pejabat akan merasa tidak pernah salah (kebal kritik) karena merasa selalu dilindungi oleh presiden.

Baca Juga: Pemerintah Sensitif Dikritik

Presiden Prabowo juga semestinya merubah pendekatannya, agar ia memiliki ketegasan sebagai pemimpin dengan tidak lagi mengedepankan nilai atas dasar “keringat perjuangan” politik di masa kampanye.

Sebab, jika terjadi kegaduhan akibat kebijakan yang buruk (seperti polemik Makan Bergizi Gratis/MBG atau narasi ekonomi), maka malah Presiden Prabowo akhirnya menuduh rakyat sebagai penyebab kekacauan, dan bukanlah mengevaluasi kebijakan sehingga pemerintah akan selalu terjebak pada laporan dari para menterinya yang bersifat asal bapak senang (ABS).

Bahkan, angka kepuasan publik yang tinggi saat ini oleh pemerintah, akan dicurigai bahwa telah dipoles, sementara realitas di akar rumput menunjukkan gejolak dan ketidakpuasan. Semestinya, pemerintahan Prabowo lebih mendekatkan diri bersama rakyat bukanlah menghujat masyarakat.

Semestinya Prabowo itu berpihak kepada masyarakat. Oleh sebab itu, lebih baik Presiden Prabowo menyalahkan para menteri-menterinya, kenapa mereka (pemerintah) dikritik? Atau kenapa persepsi publik menganggap adanya resesi ekonomi? Itu yang harus dijawab, bukannya malah reaktif dan menyalahkan publik.

Selain itu, Presiden Prabowo semestinya segera memperbaiki pola komunikasi politik dan evaluasi kebijakan pemerintahannya dengan langkah-langkan seperti: Presiden Prabowo untuk tidak mudah percaya pada bawahan. Kritik masyarakat harus dilihat sebagai umpan balik yang menandakan adanya kesalahan dalam sebuah kebijakan, bukan serangan personal. (*)

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkait
Baca Juga