Dugaan Maladministrasi dan Terima Suap Kepala Rutan Kelas IIB Raha Tuntut Dicopot

Rabu, 14 Mei 2025  /  3:00 pm

Massa berusaha menerobos pintu gerbang untuk masuk menemui Kepala Kantor Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra. Foto: Erni Yanti/Telisik.

KENDARI, TELISIK.ID - Unjuk rasa kembali terjadi di depan Kantor Imigrasi Sulawesi Tenggara (Sultra). Massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Pelajar Sultra (GP3) menggelar aksi jilid dua untuk mendesak pencopotan Kepala Rutan Kelas IIB Raha dan Kasubsi Pelayanan Tahanan, Rabu (14/2025).

Unjuk rasa dilakukan di depan Kantor Imigrasi dan Pemasaran Sultra dengan melakukan pembakaran ban dan berorasi di depan gerbang Imigrasi.

Petugas keamanan terlihat berjaga di balik pagar untuk menghalau massa. Ketegangan meningkat saat demonstran mencoba menerobos masuk dengan mencabut tiang gerbang, namun berhasil dihalau oleh aparat.

Jenderal lapangan, Asran menyampaikan dalam orasinya, pihaknya menduga telah terjadi praktik suap yang melibatkan narapidana dan pejabat Imigrasi.

Baca Juga: Narapidana Kasus Korupsi PEN Bebas Beraktivitas di Luar, GP3R Sultra Desak Copot Karutan Raha

Ia juga menyebut bahwa Kepala Kantor Imigrasi Sultra diduga menerima suap dari narapidana yang menjalani program asimilasi.

“Kami meminta pertanggung jawaban penuh dari Kepala Kantor Imigrasi. Ia mengetahui sembilan nama narapidana yang terlibat dalam proses korvey atau asimilasi yang kami nilai cacat secara administrasi,” tegas Asran.

Lebih lanjut Koordinator Lapangan GP3 Sultra, Alzin, dalam pernyataannya juga menyoroti narapidana berinisial LG yang disebut-sebut terlibat dalam program asimilasi tanpa memenuhi syarat yang ditentukan.

Baca Juga: Diduga Ada Pungli hingga Puluhan Juta di Rutan Kendari, Plt Karutan Buka Suara

Alzin menyatakan bahwa Kepala Rutan Kelas IIB Raha telah menyampaikan sembilan narapidana menjalani korvey luar yang diduga tidak sesuai dengan regulasi dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Imigrasi dan Permasyarakatan.

“Kami mendesak transparansi penuh dari pihak Imigrasi dan Permasyarakatan Sultra terkait dokumen dan proses asimilasi tersebut. Jangan sampai seluruh instansi tercoreng hanya karena ulah segelintir oknum,” ujar Azin.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Imigrasi Sultra dan belum menemui massa aksi. (B)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS