Pemkot Baubau Targetkan Mangrove Lakologou Jadi Role Model Nasional Blue Carbon

Elfinasari, telisik indonesia

Sabtu, 28 Februari 2026

0 dilihat

Wisata mangrove muara Lakologou yang di Kecamatan Bungi, Kota Baubau. Foto: Elfinasari/Telisik

BAUBAU, TELISIK.ID – Pemerintah Kota Baubau menyatakan dukungan penuh terhadap pemanfaatan hutan mangrove Lakologou sebagai kawasan blue carbon yang terintegrasi dengan pengembangan wisata bahari.

Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi secara daring bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, di ruang kerja Wali Kota Baubau.

Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, menegaskan seluruh jajaran terkait segera mengambil langkah konkret dan terukur guna mempercepat realisasi program tersebut.

Ia menginstruksikan percepatan sertifikasi lahan, pengawalan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPR), penguatan regulasi tata ruang, pelibatan masyarakat, hingga penyusunan roadmap implementasi.

Baca Juga: Jumlah Penerima PKH di Buton Selatan Bertambah Meski Angka Kemiskinan Berkurang

Menurut Yusran, langkah tersebut penting agar pemanfaatan mangrove berbasis blue carbon dan wisata bahari dapat segera terealisasi serta menjadi model pengelolaan mangrove berkelanjutan di Indonesia.

“Pemkot Baubau mengucapkan terima kasih atas dukungan Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam percepatan pemanfaatan mangrove di Kota Baubau sehingga memiliki nilai ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya Sabtu (28/2/2026).

Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, turut menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menjadikan kawasan mangrove Lakologou sebagai model pengelolaan blue carbon nasional.

Dalam rapat tersebut, ia meminta kepada Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, Baubau dapat dijadikan role model pemanfaatan hutan mangrove untuk blue carbon di Indonesia.

Menjawab permintaan tersebut, Ahmad Aris menekankan tiga hal utama sebelum pemanfaatan blue carbon dapat berjalan optimal.

Pertama, status lahan harus clear and clean melalui proses sertifikasi hak pakai agar memiliki kepastian hukum. Kedua, lokasi harus sesuai peruntukan dan memenuhi kriteria sebagai kawasan blue carbon.

"Ketiga, pelibatan masyarakat setempat harus menjadi prioritas sebelum membahas skema pemanfaatan, perdagangan karbon, maupun pengembangan lainnya," jelas Aris.

Pemerintah pusat, kata Aris, berkomitmen mendukung dan mengawal proses penerbitan PKKPR agar seluruh tahapan administrasi dan regulasi berjalan sesuai ketentuan.

Pendampingan juga akan diberikan kepada Pemkot Baubau dalam menyiapkan skema agar kawasan mangrove memiliki nilai ekonomis dari blue carbon, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Di sisi lain, Ketua Pokdarwis Kelurahan Lakologou, Erna, mengatakan bahwa wisata mangrove muara Lakologou, yang disebut juga Desa Wisata Limbo Bungi, telah menjadi sorotan sejak 2019 karena keindahan muara Lakologou yang disebut-sebut mirip Sungai Amazon.

“Banyak yang bilang muara Lakologou ini mirip Sungai Amazon,” ujarnya.

Baca Juga: Polres Wakatobi Intensifkan Patroli KRYD, Pengamanan Kegiatan Kacang Jodoh Muda Mudi

Wisata ini juga dianggap mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan ekonomi warga melalui open trip yang digagas masyarakat setempat.

Promosi melalui media sosial juga membuat muara Lakologou semakin dikenal luas hingga ke mancanegara.

Jika program blue carbon dan pengembangan wisata bahari dapat berjalan seiring, menurut Erna, maka manfaat yang dirasakan masyarakat akan semakin besar. Selain menjaga kelestarian mangrove, warga juga memiliki peluang ekonomi yang berkelanjutan.

“Kami berharap program ini benar-benar terwujud, sehingga mangrove tetap terjaga dan masyarakat bisa terus mendapatkan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata,” beber Erna. (A)

Penulis: Elfinasari

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS