Ingatkan Ali Mazi Soal Neraka, Endang Dukung Perjuangan Rakyat Lalembuu Konawe Selatan

Senin, 15 Mei 2023  /  7:50 pm

Muh Endang SA dukung perjuangan masyarakat Kecamatan Lalembuu, Konawe Selatan menuntut janji politik Ali Mazi terkait realisasi jalan provinsi yang menghubungkan Konawe Selatan dan Kolaka Timur. Foto: Ist.

KENDARI, TELISIK.ID - Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Muh Endang SA mengingatkan Gubernur Ali Mazi yang juga Ketua Partai Nasdem akan ketentuan ajaran Islam yang menyatakan orang yang berbohong, apalagi itu pemimpin akan masuk neraka.

Hal itu disampaikan Endang ketika dimintai tanggapannya terkait masyarakat yang melakukan demonstrasi di Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan yang menuntut janji Ali Mazi pada Pilgub 2018 lalu kepada rakyat Lalembuu.

"Orang yang berbohong apalagi bagi seorang pemimpin dalam Islam dan mungkin juga bagi semua agama, ancaman hukumannya yah masuk neraka," kata Endang, Senin (15/5/2023).

Sebagaimana diketahui dalam dokumen yang juga diperoleh banyak media di Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dalam kampanye Pilgub 2018 menyampaikan janji akan melakukan pengaspalan jalan di Kecamatan Lalembuu apabila terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Janji itu selain disampaikan secara lisan juga dibuat dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani Ali Mazi di atas materai 6000.

Baca Juga: Pamer Season XVI se-Indonesia Digelar di Universitas Halu Oleo Kendari

Endang menyampaikan keheranannya akan sikap Ali Mazi yang tidak mau menunaikan janjinya kepada rakyat Lalembuu, padahal ia sudah terpilih dan menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara.

Sepengetahuan Endang, Ali Mazi dinilai berbohong bukan saja kepada rakyat Kecamatan Lalembuu tapi hampir kepada semua rakyat Sulawesi Tenggara, karena selalu menjanjikan di mana-mana akan membangun infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.

Di bidang infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan menurut Endang disebut dalam Undang-Undang sebagai infrastruktur dasar karena harus menjadi perhatian utama para kepala daerah. Itu berbanding terbalik dengan Ali Mazi.

Gubernur Sulawesi Tenggara yang kini juga adalah bacaleg DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara asal Partai Nasdem itu justru dinilai banyak membangun proyek mercusuar yang bukan merupakan infrastruktur dasar kebutuhan rakyat dan menghabiskan anggaran triliunan rupiah.

Proyek-proyek mercusuar itu seperti pembangunan Jalan Kendari-Toronipa dengan panjang 14 Km telah menelan anggaran kurang lebih Rp 1,5 triliun. Rujab gubernur Ro 150 miliar, perpustakaan lebih dari Rp 100 miliar, Patung Oputa Yiko di Kota Baubau Rp 70 miliar, Rumah Sakit Jantung  kurang lebih Rp 400 miliar. Juga Ali Mazi sementara membangun kantor gubernur 21 lantai dengan anggaran kurang lebih Rp 400 miliar.

"Pembangunan kantor gubernur ini gila, saya tidak paham urgensinya," beber Endang.

Mantan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara itu juga meyakini segala pembangunan proyek mercusuar Ali Mazi akan menjadi beban bagi gubernur selanjutnya dan rakyat Sulawesi Tenggara. Baik beban anggaran pemeliharaan dan pembersihan maupun menjadi beban rakyat karena mubazirnya anggaran yang dipakai membangun proyek-proyek dan belum urgent sifatnya.

"Coba hitung sendiri berapa biaya pemeliharaan dan pembersihan gedung kantor gubernur 21 lantai? Mau dimanfaatkan untuk apa? bwelum lagi kantor-kantor SKPD yang lama mau diapakan?" tanya Endang.

Ia juga mengingatkan, tahun depan Sulawesi Tenggara akan melaksanakan pilkada dan pilcaleg yang menurut hitungannya akan menelan anggaran dari APBD kurang lebih Rp 500 miliar.

Endang meyakini, masalah jalan yang ada di Sulawesi Tenggara tersebut tidak akan bisa diselesaikan oleh Ali Mazi, kecuali setelah Ali Mazi diganti dan Penjabat (Pj) yang akan menggantikannya nanti membatalkan proyek-proyek tersebut.

Di akhir keterangannya, Endang juga menyampaikan keheranannya terhadap para pejabat di sekeliling Ali Mazi, yang tidak mau mengingatkan Ali Mazi. Begitu juga halnya dengan tim percepatan gubernur dan pimpinan serta Anggota DPRD Sulawesi Tenggara.

"Tokoh seperti Nasir Andi Baso di TGUPP,  begitu juga pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Tenggara, kok diam saja dan tidak mau mencegah Ali Mazi ini. Ada apa ini?" papar Endang.

Ia juga merasa bersyukur tidak pernah ikut membahas APBD di masa jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi.

"Jadi Insya Allah, kalau saya meninggal tidak akan turut serta ditanya-tanya soal ini," tutup

Endang.

Camat Lalembuu, Konawe Selatan, Nana Diana berharap agar jalan provinsi yang menghubungkan Konawe Selatan dan Kolaka Timur diambil alih oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian PUPR.

"Apa bila Gubernur Ali Mazi tidak mampu mengaspal jalan provinsi ini, maka kami minta Joko Widodo segera mengatasinya," harapnya.

Ia juga mendukung pemuda, mahasiswa dan masyarakat untuk menindaklanjuti demonstrsi tersebut sampai ke Balai jalan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sementara anggota DPRD Konawe Selatan dari Fraksi Nasdem, Muhamad Taufik Mansur mengaku pesimis jika janji Ali Mazi untuk melakukan pengasapan jalan yang ada di Kecamatan Lalembuu terealisasi.

Baca Juga: Pasca Lebaran, Harga Bahan Pokok di Kota Kendari Belum Stabil

"Saya tidak yakin, jika janji tersebut dilaksanakan, apa lagi di masa jabatannya akan berakhir September," pungkasnya.

Terakhir, sala satu Mahasiswa Kecamatan Lalembuu, Irwan Efendi mengatakan, akan melakukan konsolidasi kembali mahasiswa untuk melakukan gerakan di Kota Kendari, khususnya di DPRD Sulawesi Tenggara dan kantor gubernur.

"Kami akan mengawal dengan menurunkan kekuatan massa yang begitu besar, sekaligus mengawal laporan pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Tenggara di akhir kepemimpinannya," tegasnya. (A)

Penulis: Rasmin Jaya

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS