Menteri Kabinet Merah Putih Ramai-ramai Minta Prabowo Tambah Anggaran 2026 hingga Rp 31 Triliun

Rabu, 09 Juli 2025  /  11:05 am

Menteri dari Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, kompak ajukan tambahan anggaran besar untuk 2026. Foto: Sekretariat Presiden.

JAKARTA, TELISIK.ID - Gelombang permintaan tambahan anggaran mencuat dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih dalam rangka pembahasan awal Rencana Kerja dan Anggaran 2026 bersama DPR RI.

Menteri-menteri dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mengajukan tambahan anggaran secara resmi kepada DPR RI.

Permintaan ini disampaikan dalam forum pembicaraan pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 bersama berbagai komisi di DPR.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi misalnya, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 13,26 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp 24,4 triliun.

“Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir, utamanya mencakup layanan keperintisan serta keamanan dan keselamatan transportasi,” kata Dudy dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (9/6/2025).

Dengan penambahan itu, total kebutuhan anggaran Kemenhub menjadi Rp 37,66 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2,01 triliun. Dengan pagu awal Rp 764,48 miliar, total yang diminta menjadi Rp 2,77 triliun.

“Penugasan strategis semakin banyak dan harus disiapkan termasuk menjalankan visi misi Presiden,” ujar Rachmat dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI.

Baca Juga: Daftar Lengkap Jendral Bintang 3 Bursa Calon Wakapolri Dikantongi Listyo Sigit akan Diserahkan ke Prabowo

Erick Thohir selaku Menteri BUMN juga mengusulkan tambahan Rp 454 miliar. Dengan pagu indikatif Rp 150 miliar, maka total yang diminta untuk 2026 menjadi Rp 604 miliar.

“Anggaran yang ditetapkan hanya cukup untuk gaji pegawai dan operasional minimum,” jelas Erick dalam rapat Komisi VI DPR RI, Selasa (8/7/2025).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengajukan tambahan Rp 2,05 triliun karena pagu indikatif yang diterima hanya Rp 1,93 triliun.

“Kami mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran untuk membiayai pelaksanaan program-program prioritas,” ujar Agus dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (7/7/2025). Dengan itu, total yang diminta menjadi Rp 3,98 triliun.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga tak ketinggalan. Sekjen Komdigi, Ismail, mengajukan tambahan Rp 12,615 triliun karena pagu indikatif hanya Rp 7,75 triliun.

“Kebutuhan Komdigi di angka Rp 20,36 triliun,” jelas Ismail dalam rapat dengan Komisi I DPR RI, Senin (7/7/2025).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan permohonan tambahan Rp 272,9 miliar untuk menutup kekurangan dari pagu indikatif yang hanya Rp 137 miliar.

“Jadi total pagu anggaran yang kami usulkan menjadi Rp 410 miliar,” ucap Zulhas dalam rapat dengan Banggar DPR RI, Senin (7/7/2025).

Yusril Ihza Mahendra sebagai Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan juga meminta tambahan anggaran Rp 100,6 miliar. Dari pagu awal Rp 124,633 miliar, total anggaran yang diusulkan Kemenko Polhukam menjadi Rp 225,24 miliar.

“Kiranya dapat disetujui penambahan anggaran agar mendekati angka tahun 2025,” ucap Yusril.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengusulkan tambahan Rp 207,218 miliar. Pagu indikatifnya hanya Rp 106,8 miliar, sementara kebutuhan total Rp 304 miliar.

“Kami butuh tambahan untuk belanja operasional dan program koordinasi selama 12 bulan,” kata Pratikno.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengajukan tambahan Rp 200,2 miliar. Ia menjelaskan kebutuhan total Rp 315,9 miliar, sedangkan pagu indikatif hanya Rp 115,7 miliar.

“Kami menyampaikan usulan permohonan tambahan sebesar Rp 200,2 miliar,” kata AHY.

Sementara itu, Budi Gunawan selaku Menko Politik dan Keamanan meminta tambahan Rp 728,8 miliar. Anggaran indikatif hanya Rp 126,5 miliar, dan dinilai belum cukup untuk pelaksanaan tugas koordinatif.

“Kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar,” ujarnya.

Jika ditotal, usulan penambahan anggaran dari seluruh kementerian dan kementerian koordinator yang disebutkan adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Pangeran MBS dan Prabowo Sepakat Transfer Minyak Rp 440 Triliun hingga Sepaham dengan Isu Palestina

Total Tambahan Anggaran yang Diajukan:

1. Kemenhub: Rp 13,26 triliun

2. Bappenas: Rp 2,01 triliun

3. Kementerian BUMN: Rp 454 miliar

4. Kemenperin: Rp 2,05 triliun

5. Komdigi: Rp 12,615 triliun

6. Menko Pangan (Zulhas): Rp 272,9 miliar

7. Menko Hukum (Yusril): Rp 100,6 miliar

8. Menko PMK (Pratikno): Rp 207,218 miliar

9. Menko Infrastruktur (AHY): Rp 200,2 miliar

10. Menko Polkam (BG): Rp 728,8 miliar

Total Tambahan Anggaran Keseluruhan: Rp 31,9 Triliun. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS