Muna Barat 11 Tahun Daerah Otonom tapi Fasilitas Berbagai Bidang Belum Memadai

Sabtu, 15 Februari 2025  /  4:54 pm

Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Muna Barat, La Ode Burhanudin, di Kecamatan Tiworo Tengah, Sabtu (15/2/2025). Foto: Putri Wulandari/Telisik

MUNA BARAT, TELISIK.ID – Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Muna sejak 11 tahun lalu, namun masyarakat setempat masih mengeluhkan berbagai fasilitas yang belum memadai.

Beragam keluhan perihal fasilitas ini disampaikan masyarakat dalam reses anggota DPRD Muna Barat, La Ode Burhanudin, di Kecamatan Tiworo Tengah, Sabtu (15/2/2025).

Seorang warga Tiworo Tengah, Fatmawati, mengeluhkan sanitasi di rumahnya yang masih menggunakan mandi, cuci kakus (MCK) yang sangat jauh dari standar kesehatan.

Fatmawati berharap ada perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk memperbaiki fasilitas sanitasi di wilayahnya.

“MCK kami itu sangat jauh dari standard kesehatan, kami berharap pemerintah memperhatikan hal ini,” harap Fatmawati.

Baca Juga: Besok, Bupati-Wabup Muna Terpilih Jalani Pemeriksaan Kesehatan

Selain masalah sanitasi, masyarakat setempat juga mengeluhkan kondisi rumah yang tidak layak huni. Seperti yang diungkapkan oleh La Ene, warga yang rumahnya mengalami kerusakan pada atap dan dinding.

Saat hujan air sering merembes ke dalam rumah La Ene. "Kami berharap ada bantuan bedah rumah agar dapat tinggal dengan lebih aman," pintanya.

Di sektor pertanian, para petani mengeluhkan minimnya alat pertanian dan kelangkaan pupuk sehingga menghambat hasil produksi.

Ketua BPD Desa Wanseriwu, Ombo, meminta bantuan berupa hand sprayer untuk penyemprotan hama agar panen bisa lebih optimal. Selama ini, petani di wilayah tersebut masih mengandalkan metode manual. Selain itu, mereka juga membutuhkan pompa air untuk mengatasi masalah kekeringan di musim kemarau.

“Kami tidak bisa hanya mengandalkan hujan. Jika ada pompa air, produksi pertanian akan lebih stabil sepanjang tahun,” ujar Ombo.

Di bidang kelautan, warga meminta pengadaan perahu fiber untuk menggantikan perahu yang sudah usang. Mereka mengeluhkan perahu fiber yang digunakan untuk ojek laut semakin menipis dan mesin sering rusak, menjadikan perjalanan berisiko terutama saat cuaca buruk.

Aco, warga Tiworo Tengah lainnya, juga mengeluhkan kondisi jalan menuju pelabuhan rakyat yang dinilainya sudah rusak parah. Menurutnya, jalan ini sangat vital untuk distribusi hasil pertanian, perikanan, serta transportasi masyarakat.

Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, La Ode Burhanudin berkomitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti.

Burhanudin berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan menggandeng Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Jaelani, untuk memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan.

Baca Juga: Dinas Pertanian Buton Selatan Terpaksa Alihkan PTT Jadi Tenaga Penyuluh

“Saya memahami keluhan masyarakat Wanseriwu. Sektor pertanian dan perikanan adalah sumber penghidupan utama warga, sehingga harus mendapat perhatian serius. Dengan posisi Pak Jaelani di Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian dan perikanan, saya optimistis aspirasi ini bisa diperjuangkan secara maksimal,” ujar Burhanudin.

Burhanudin pun berkomitmen untuk memperjuangkan perbaikan jalan menuju pelabuhan rakyat agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu.

Ia menilai bahwa jalan ini sangat strategis, tidak hanya bagi masyarakat Wanseriwu tetapi juga untuk perdagangan antarwilayah.

Petani yang belum tergabung dalam kelompok tani diimbau segera membentuk atau bergabung dengan kelompok yang sudah ada.

"Bantuan pemerintah kini harus melalui kelompok tani, baik dari Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, maupun dinas terkait lainnya. Dengan bergabung dalam kelompok, akses terhadap bantuan akan lebih mudah," jelas Burhanudin. (A)

Penulis: Putri Wulandari

Editor: Mustaqim

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS