Dinas Pertanian Buton Selatan Terpaksa Alihkan PTT Jadi Tenaga Penyuluh
Ali Iskandar Majid, telisik indonesia
Jumat, 14 Februari 2025
0 dilihat
DPRD saat melakukan sidak di Dinas Pertanian Buton Selatan, Selasa (11/2/2025). Foto: Ali Iskandar Majid/Telisik
" Tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten Buton Selatan masih minim, sehingga dibutuhkan 35 orang tenaga ahli profesional untuk tingkatkan produksi pertanian daerah "
BUTON SELATAN, TELISIK.ID – Tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten Buton Selatan masih minim, sehingga dibutuhkan 35 orang tenaga ahli profesional untuk tingkatkan produksi pertanian daerah.
Kepala Dinas Pertanian Buton Selatan, La Ode Muhammad Idris, mengaku saat ini pihaknya masih kekurangan tenaga ahli penyuluh pertanian untuk ditempatkan ke seluruh desa di Buton Selatan. Selama 4 tahun terakhir terdapat 10 penyuluh pertanian yang sudah purna tugas.
Setiap tahun terdapat tiga orang yang purna tugas, sementara penambahan untuk tenaga penyuluh pertanian baru tidak pernah ada.
"Saat ini tersisa 7 orang tenaga ahli, 4 orang di antaranya yang masih aktif dan maksimal bekerja di lapangan," ungkap Idris, Jumat (14/2/2025).
Baca Juga: Masyarakat Buton Selatan Menjerit Harga Minyak Tanah Meroket
Sedangkan 3 orang lainnya, menurut Idris, terkena penyakit serius sehingga dianggap kurang produktif dalam membina kelompok tani di Buton Selatan.
Keterbatasan jumlah penyuluh pertanian ini berdampak pada kesulitan dalam melakukan pelayanan kegiatan penyuluhan di kalangan petani dan masyarakat.
Melihat kondisi jumlah kelompok tani yang ada saat ini, Idris menyebut idealnya satu tenaga penyuluh pertanian ditugaskan membina dua desa sekaligus. Dengan skema kelompok tani yang terdiri dari 8 orang dapat dibina satu tenaga penyuluh.
"Namun, bila kelompok tani hanya terdiri 4 orang, maka diarahkan untuk bergabung dengan kelompok tani desa tetangga," kata Idris.
Idris melanjutkan, dari 60 desa dibutuhkan sekitar 35 orang tenaga penyuluh pertanian, 7 orang ditempatkan di kecamatan sedangkan sisanya ditempatkan pada desa yang tersebar di Buton Selatan.
Saat ini, untuk memaksimalkan kinerja para penyuluh pertanian, dikerahkan sebanyak 12 orang pegawai tidak tetap (PTT) yang bertugas memberi informasi, mencari data, dan hal lain yang dapat dilakukan di lapangan.
Para PTT tersebar di Kecamatan Siompu Barat 1 orang, Siompu (1), Kadatua (1), Batuatas (1), Lapandewa (3), dan Sampolawa (2), sedangkan sisanya berada di Ibu Kota Buton Selatan, Batauga.
Untuk memaksimalkan kinerja para penyuluh pertanian dari PTT, Idris mengatakan bahwa pihaknya intens melakukan komunikasi.
Salah satunya dengan membuat grup lewat aplikasi perpesanan untuk dapat mengantisipasi penyebaran informasi perihal hama.
Namun, cara ini dianggap masih kurang efektif sebab hampir seluruh anggota kelompok tani menggunakan ponsel tanpa dilengkapi kamera sehingga penyebaran informasi terkendala.
Idris mengungkapkan, pihaknya telah minta untuk dibuka kuota kebutuhan penyuluh pertanian kepada pihak BKPSDM. Namun, permintaan ini belum bisa diakomodasi sehingga penerimaan PPPK tahun 2025 tidak ada tenaga penyuluh pertanian.
Menurut Idris, tenaga penyuluh pertanian sangat dibutuhkan sebab dapat membantu meningkatkan produksi pertanian Buton Selatan.
Ia berharap pada penerimaan CPNS berikutnya formasi untuk tenaga penyuluh pertanian di Buton Selatan bisa masuk prioritas.
“Saya butuh penyuluh PNS dan PPPK sebanyak 35 orang,” kata Idris.
Sebelumnya, pada Selasa (11/2/2025), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Selatan melakukan sidak ke Dinas Pertanian Buton Selatan guna memastikan kecocokan data yang ada pada instansi sesuai dengan yang tedata pada BKPSDM Buton Selatan.
Baca Juga: Pemeriksaan Kesehatan Gratis Warga Ulang Tahun Dimulai dari Puskesmas Betoambari Baubau
Anggota DPRD Buton Selatan dari Partai NasDem, Darmini, menegaskan sidak tersebut bertujuan untuk menyinkronkan data honorer pada tiap OPD dengan data yang dimiliki BKPSDM Buton Selatan, untuk mengetahui keaktifan honorer/PTT.
Sidak yang dilakukan sebagai langkah DPRD Buton Selatan untuk memastikan PTT yang terdaftar pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat didorong masuk dalam skema PPPK paruh waktu.
Darmini mengatakan, DPRD masih akan terus melanjutkan sidak ke seluruh OPD lingkup Pemerintahan Buton Selatan untuk memastikan kejelasan data tenaga honorer pada tiap instansi.
“Kami ingin memastikan data yang diberikan BKPSDM valid sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” jelasnya saat ditemui telisik.id. (B)
Penulis: Ali Iskandar Majid
Editor: Mustaqim
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
