Pimpinan STIMIK Bina Bangsa Kendari Tegaskan Tak Terlibat Politik Praktis

Sabtu, 19 Oktober 2024  /  6:40 pm

Ketua Badan Eksekusi Mahasiswa (BEM) Aldi Lamoito (kiri) Muliati Saiman (tengah), Kepala Yayasan dan Ketua STIMIK Bina Bangsa Omar Wahid (kanan). Foto: Erni Yanti/ Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Bina Bangsa Kendari menanggapi kabar mengenai keterlibatan kampus dalam pertemuan politik.

Ketua Yayasan STIMIK Bina Bangsa, Muliati Saiman, menegaskan bahwa kampus tidak berpartisipasi dalam politik praktis dan tidak memberikan izin untuk pertemuan tersebut, yang berlangsung pada Sabtu (19/10/2024).

Menurut Muliati, meskipun tidak ada larangan untuk terlibat dalam politik, STIMIK Bina Bangsa Kendari memilih untuk tetap fokus pada pembenahan internal kampus. Ia menyayangkan bahwa beberapa tenaga pengajar dan pimpinan yang telah mengundurkan diri ikut serta dalam pertemuan politik tersebut.

Baca Juga: Hasilkan 2.532 Alumni, Stikes Pelita Ibu Siap Menuju Universitas

“Saya katakan bahwa pertemuan itu tidak resmi dan tidak ada surat masuk, baik dari BEM maupun pengelola. Mereka yang terlibat akan mendapatkan sanksi akademik, termasuk pemutusan hubungan kerja,” tegas Muliati.

Sementara itu, Ketua STIMIK Bina Bangsa, Omar Wahid, mengatakan bahwa saat ini kampus fokus melakukan pembenahan setelah menghadapi beberapa kendala. Ia menegaskan agar nama STIMIK Bina Bangsa tidak digunakan dalam konteks politik.

“Kegiatan yang mengatasnamakan STIMIK Bina Bangsa, terutama di dunia politik, jangan dicantumkan. Jika individu ingin terlibat, itu adalah hak mereka sebagai warga negara,” kata Omar.

Baca Juga: Peserta Tes CPNS di Kendari Deg-degan, Ini Alur yang Dilalui

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIMIK Bina Bangsa Kendari, Aldi Lamoito, juga menegaskan bahwa pertemuan politik yang dihadiri beberapa tenaga pengajar, alumni, dan mantan pimpinan dilakukan tanpa sepengetahuan pimpinan kampus.

Ia menyebutkan bahwa kegiatan itu tidak memiliki unsur formal dan dianggap ilegal.

“Pertemuan itu berlangsung tanpa sepengetahuan pihak STIMIK Bina Bangsa Kendari. Kami akan menyerahkan masalah ini kepada pihak kampus untuk menentukan sanksi yang tepat,” ujar Aldi.

Dengan pernyataan ini, pimpinan STIMIK Bina Bangsa Kendari berharap untuk menjaga integritas institusi dan fokus pada misi pendidikan tanpa terlibat dalam politik praktis. (A)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS