Polri: Tak Ada Lagi Tempat Bagi KKB di Papua

Rabu, 28 April 2021  /  10:05 pm

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Drs. Rusdi Hartono. Foto: Ist.

JAKARTA, TELISIK.ID - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengklaim tidak akan memberikan ruang terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan aksi kekerasan, perusakan, hingga penembakan di Papua.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si mengaku, Polri terus melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai KKB di Papua.

"Tentu aparat keamanan TNI-Polri terus bekerja secara optimal melakukan pengejaran, penangkapan terhadap KKB, yang pasti tidak ada tempat bagi KKB di tanah Papua," terang Rusdi Hartono, Rabu (28/4/2021).

Baca Juga: Selain Ruang Kerja DPR, KPK Juga Geledah Rumah Azis Syamsuddin

Rusdi Hartono mengatakan, Polri-TNI dan instansi lainnya bekerja secara optimal untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan KKB di Tanah Papua. Keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi perhatian utama aparat keamanan di Papua.

"Telah banyak korban beberapa hari belakang ini menjadi perhatian aparat keamanan di sana, sekali lagi aparat keamanan beserta yang lain bekerja optimal, KKB dapat ditangani secara optimal dan harus mempertanggungjawabkan perbuatanya," tegas Karo Penmas.

Polri juga telah mengidentifikasi kelompok yang melakukan penembakan terhadap Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua, Brigjen TNI Putu IGP Danny Nugraha.

"Sudah teridentifikasi kelompok yang main di wilayah Puncak, Papua, dari kelompok teridentifikasi, menunggu perkembangan saja, yang jelas aparat keamanan telah mengidentifikasi kelompok yang lakukan aksi kejahatan," tambahnya.

Baca Juga: Dinikahi Ustadz Abdul Somad, Ini Mahar Fatimah

Polri tetap mengedepankan Operasi Nemangkawi dalam penegakan hukum untuk menumpas KKB. Serta Polri belum akan menerapkan operasi tempur untuk memberantas KKB seperti yang diusulkan pengamat intelijen, karena berbeda kebijakan.

"Operasi tempur itu kebijakan yang lain, yang jelas Polri menggelar Operasi Nemangkawi, operasi penegakan hukum. Kalau masalah seperti itu (operasi tempur) mungkin ada kebijakan lain. Kalau Polri melaksanakan Operasi Nemangkawi," jelas Rusdi Hartono. (C)

Reporter: Sugiharta Yunanto

Editor: Fitrah Nugraha