Ramai Penerapan Single Salary dalam Perekrutan CPNS 2026, Begini Penjelasan Resmi dari MenPAN-RB

Jumat, 12 Desember 2025  /  10:23 am

Penjelasan Menteri Rini Widyantini soal single salary CPNS 2026 kini jadi perhatian publik nasional. Foto: Repro Kemenpan.

JAKARTA, TELISIK.ID - Ramai sorotan soal rencana penerapan single salary dalam perekrutan CPNS 2026 memunculkan banyak pertanyaan publik, sehingga penjelasan langsung dari MenPAN-RB menjadi perhatian utama.

Pembahasan mengenai penerapan skema single salary dalam proses perekrutan CPNS 2026 menjadi salah satu isu yang banyak menarik perhatian.

Di tengah tingginya minat masyarakat terhadap rekrutmen aparatur sipil negara tahun depan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan pemerintah.

Menteri menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga telah diminta menyiapkan formasi sesuai kebutuhan, sehingga publik diminta menunggu kepastian resmi mengenai CPNS 2026.

Rini menyampaikan bahwa perhatian utama pemerintah saat ini adalah memastikan proses regenerasi ASN berjalan baik, terutama untuk memberikan ruang lebih besar kepada lulusan baru.

“Tentunya saya sangat concern terhadap bagaimana regenerasi untuk para ASN dan tentunya para fresh graduate,” ujar Rini selepas Konferensi Pers Perkembangan Proses Aksesi OECD di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (12/12/2025).

Baca Juga: Lulusan STMKG 2025 Otomatis Terangkat ASN BMKG Tanpa Tes, Cek Syarat dan Ketentuannya

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa peluang bagi calon ASN muda tetap menjadi bagian penting dari kebijakan.

Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tahun ini adalah menyelesaikan penerbitan surat keputusan (SK) pengangkatan ASN 2025, mengingat masih banyak pemerintah daerah yang belum merampungkan target hingga Oktober lalu.

Meski demikian, Rini memastikan tidak ada pernyataan resmi yang menyebut pemerintah meniadakan perekrutan ASN tahun 2026. Menurutnya, masih ada ruang untuk formasi baru sepanjang analisis kebutuhan kementerian dan lembaga menunjukkan perlunya pertumbuhan posisi tertentu.

Rini menguraikan bahwa saat ini terdapat 48 kementerian dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan semuanya telah diminta menyampaikan analisis kebutuhan.

“Nah, saya sudah meminta mereka untuk melakukan analisis kebutuhan, sesuai dengan strategi 5 tahun ke depan. Jadi, kan kita supaya bisa lihat apakah nanti akan ada positive growth terhadap jabatan-jabatan tertentu, apakah ada harus minus growth, atau memang harus tetap seperti itu,” tuturnya.

Hal ini menunjukkan bahwa proses penentuan formasi CPNS dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekadar membuka peluang secara rutin.

Baca Juga: Aturan Mendagri Larang Kepala Daerah Tinggalkan Wilayah hingga 15 Januari 2026, Begini Sanksinya

Dalam kesempatan yang sama, Rini juga menjelaskan perkembangan kajian mengenai skema single salary bagi ASN. Ia menegaskan bahwa fokus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bukan pada penyatuan gaji, melainkan pada penerapan konsep total reward.

“Jadi, bukan hanya kita menyatukan salary, bukan itu konsepnya. Sebenarnya kita memberikan penghargaan kepada ASN itu bukan hanya dari materi saja, tetapi dari sistem kerja. Kemudian, dari apresiasi terhadap kinerja, suasana kantor, sistem karier, gitu. Jadi, kita menggunakannya sebenarnya total reward kepada ASN,” terangnya.

Pendekatan ini menempatkan perbaikan manajemen ASN sebagai prioritas, mencakup lingkungan kerja, penghargaan berbasis kinerja, hingga penguatan jalur karier. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS