Ritual Pilumeano We'e Hara Mpangi dan Hara Benua Terkendala Manuskrip untuk Didaftar ke Kemenkumham RI

Minggu, 02 Februari 2025  /  11:22 pm

Puncak ritual pembersihan mata air Hara Mpangi dan Hara Benua di Baruga Majapahit, Batauga, Buton Selatan. Foto: Ali Iskandar Majid/telisk

BUTON SELATAN, TELISIK.ID – Ritual pembersihan mata air Hara Mpangi dan Hara Benua di Kelurahan Majapahit, Kecamatan Buton Selatan, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, hingga kini belum terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI sebagai warisan budaya.

Kendala ini disebabkan oleh keterbatasan data pendukung seperti manuskrip dan dokumentasi yang diperlukan untuk proses pendaftaran.

Kepala Dinas Kebudayaan Buton Selatan, La Ode Haerudin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini ritual Pilumeano We’e Hara Mpangi dan Hara Benua belum memiliki sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Proses pendaftaran terkendala oleh minimnya data, terutama manuskrip dan dokumentasi foto serta video yang diperlukan sebagai bukti sah ritual adat tersebut.

Baca Juga: Ritual Pakande Yoa Warnai Penutupan Kembali Lokasi Parimpari ke-6 di Wakatobi

“Masalah terbesar kami adalah mengumpulkan data yang tidak mudah ditemukan, karena sumber informasi terkait ritual ini lebih banyak berasal dari para Tetuah (sepuh) yang masih mengetahui versi asli dari sejarah tersebut. Generasi muda kini tidak banyak yang mengetahui sejarah dua mata air tersebut,” ujar Haerudin, Minggu (2/2/2025).

Haerudin menjelaskan, salah satu tantangan utama dalam pengumpulan data adalah kurangnya koordinasi antara parabela (ketua adat) dengan pihak Dinas Kebudayaan Buton Selatan, terutama saat prosesi pembersihan mata air menjelang puncak ritual.

Selain itu, kesulitan dalam memperoleh manuskrip juga menjadi hambatan besar karena keterbatasan informan yang dapat memberikan data yang akurat.

“Sulit bagi kami untuk mencari sesuatu yang tidak ada. Kami sangat mengandalkan informasi dari orang-orang tua kampung yang memahami sejarah dengan baik,” tambahnya.

Meski demikian, Haerudin berharap agar penyelenggara acara dan para parabela dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pihak Dinas Kebudayaan untuk membantu pengumpulan data dan dokumen yang diperlukan.

Ia juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Buton Selatan untuk mempromosikan kebudayaan ini sebagai bagian dari potensi wisata daerah.

“Dinas Kebudayaan menyiapkan atraksi budaya, sementara Dinas Pariwisata mempromosikannya sebagai tujuan wisata baru bagi para pelancong,” ujar Haerudin.

Pj Bupati Buton Selatan, Muhammda Ridwan Badallah, berencana memberikan honor kepada para parabela atau ketua adat di Kabupaten Buton Selatan sebagai bentuk penghargaan atas peran penting mereka dalam lembaga hukum adat.

Ridwan juga mengimbau kepada generasi muda Buton Selatan untuk tidak malu menggunakan bahasa daerah sebagai identitas budaya yang harus dilestarikan.

“Generasi muda harus bangga menggunakan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya kita. Jangan sampai mereka merasa minder hanya karena khawatir dicap sebagai orang desa,” pinta Ridwan.

Baca Juga: Jejak Gajah Mada di Buton Selatan: Minum Air Hara Mpangi dan Hara Benua untuk Bertahan Hidup

Terkait dengan pengembangan wisata di Buton Selatan, Ridwan menyatakan bahwa program wisata akan dijalankan secara serentak, mencakup pengembangan sarana dan prasarana yang lebih baik untuk destinasi wisata yang ada.

“Hampir semua program wisata akan dieksekusi bersamaan. Semua destinasi wisata akan berjalan dengan paket yang lengkap,” ungkapnya.

Ridwan berharap pengembangan ekowisata di Buton Selatan dapat terus dilanjutkan, mengingat daerah ini memiliki potensi besar untuk menarik investor dan wisatawan.

Ia juga berharap program-program yang telah dimulai dapat dilanjutkan oleh Bupati Buton Selatan terpilih agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan perkembangan daerah. (B)

Penulis: Ali Iskandar Majid

Editor: Mustaqim

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS