Sanksi Balogun dan Syahwat Politik FIFA: Menggugat Kemunafikan dengan Pemikiran Bung Karno

Sabtu, 11 Juli 2026  /  11:33 am

Abrar, dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dan sosiolog olahraga. Foto: Ist.

Oleh: Abrar

Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dan sosiolog olahraga

DUNIA olahraga baru saja diguncang oleh skandal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola modern. Keputusan FIFA menangguhkan sanksi kartu merah striker Amerika Serikat, Folarin Balogun, agar bisa langsung bermain melawan Belgia di babak 16 besar, telah meruntuhkan klaim kesucian regulasi lapangan hijau.

Ketika Presiden AS Donald Trump melakukan intervensi langsung kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, dan FIFA mendadak "menemukan" celah hukum pada Pasal 27 Kode Disiplin, tirai kemunafikan arena olahraga global resmi ditelanjangi. Bagi publik yang masih memercayai mitos keadilan olahraga yang murni, peristiwa ini adalah kejutan yang memuakkan.

Namun, bagi mereka yang memahami jalinan erat antara kekuasaan dan lapangan hijau, kontroversi ini hanyalah pengulangan sejarah. Sejarah mencatat, penyelenggaraan Piala Dunia di Amerika Serikat selalu bertautan dengan drama kemanusiaan dan politik yang pekat.

Kita tentu belum lupa pada Piala Dunia FIFA 1994, ketika lapangan hijau Amerika menjadi saksi runtuhnya batas antara olahraga dan realitas kelam dunia luar. Gol bunuh diri bek Kolombia, Andrés Escobar, yang berujung pada eksekusi mati dirinya saat kembali ke tanah airnya, membuka mata dunia bahwa sepak bola tidak pernah steril dari pusaran konflik sosial dan kartel kekuasaan.

Jika pada 1994 tanah Amerika menyajikan tragedi berdarah akibat benturan sepak bola dan realitas sosial, maka pada 2026 mereka mempertontonkan pertunjukan telanjang bagaimana hukum sepak bola bisa ditekuk oleh syahwat politik adidaya.

Sterilitas Olahraga dan Politik

Sepanjang hidupnya, Soekarno adalah penentang paling keras doktrin Barat yang menyatakan bahwa olahraga harus steril dari politik. Ketika Indonesia diskors oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC) karena menolak kedatangan Israel dan Taiwan pada Asian Games 1962 di Jakarta, Soekarno tidak tunduk. Sebaliknya, ia dengan lantang meluncurkan kritik ‘kenabian’ yang menghantam jantung institusi olahraga global.

Dalam pidatona di hadapan para delegasi GANEFO (Games of the New Emerging Forces) pada tahun 1963, Soekarno dengan lantang menyatakan: "Sekarang mari kita bertindak secara jujur. Mari kita katakan bahwa olahraga ada hubungannya dengan politik! Indonesia mengusulkan agar olahraga dikaitkan dengan politik secara terbuka. Ini adalah pengalaman manusia, ini adalah realitas kehidupan."

Soekarno melihat bahwa narasi "olahraga bebas politik" yang didengungkan oleh badan-badan seperti IOC—dan kini FIFA—hanyalah alat kontrol kolonialistik. Narasi itu digunakan agar negara-negara kuat bisa mendikte aturan main, sementara mereka sendiri bebas menggunakan olahraga untuk kepentingan geopolitiknya.

Baca Juga: Penerapan Cukai MBDK: Momentum yang Diciptakan, Bukan Ditunggu

Kasus Balogun adalah pembenaran mutlak atas tesis Soekarno tersebut. FIFA kerap menjatuhkan sanksi kejam kepada federasi negara-negara berkembang jika ada sedikit saja keterlibatan pemerintah lokal dalam sepak bola mereka, dengan dalih menjaga "otonomi olahraga". Namun, ketika intervensi itu datang dari presiden negara adidaya yang juga menjadi episentrum ekonomi turnamen, prinsip otonomi itu seketika menguap. FIFA mendadak menjadi sangat pragmatis, lentur, dan patuh di bawah ketiak kekuasaan global.

Jika benang merah antara Soekarno dan Trump adalah kesadaran penuh bahwa olahraga adalah instrumen politik yang digdaya, maka jurang pemisah di antara keduanya terletak pada visi ideologis dan watak kekuasaan yang mereka representasikan. Perlawanan olahraga era Soekarno berakar pada founding ideology yang visioner—sebuah upaya mendobrak status quo imperialisme yang mapan.

Ketika Soekarno membawa Indonesia keluar dari IOC dan mendirikan GANEFO, ia tidak sedang mencari kemenangan pragmatis dalam satu pertandingan; ia sedang membangun solidaritas global bagi The New Emerging Forces untuk melawan dominasi kekuatan lama (The Old Established Forces).

Bagi Bung Karno, lapangan olahraga adalah panggung untuk menuntut keadilan geopolitik yang setara bagi bangsa-bangsa dunia ketiga yang selama ini dipinggirkan. Soekarno berpandangan, olahraga tidak pernah sekadar tentang taktik di lapangan atau otot yang beradu.

Olahraga adalah nation and character building, sekaligus etalase kekuatan nasional (power politics). Ketika Trump menuntut agar Balogun dimainkan, ia tidak sedang membela keadilan olahraga; ia sedang memamerkan hegemoninya sebagai pemimpin negara penyelenggara. Olahraga, di tangan para penguasa, adalah perpanjangan tangan dari diplomasi koersif.

Sebaliknya, intervensi Trump pada Piala Dunia 2026 menampilkan wajah politik olahraga yang murni transaksional, personal, dan oportunistik. Tindakan Trump yang menelepon Gianni Infantino hingga tiga kali demi menyelamatkan Folarin Balogun dari sanksi kartu merah sama sekali tidak memiliki basis ideologis emansipatoris (Graham & Hughes, 2026).

Ini adalah manifestasi dari doktrin “America First” yang ditarik ke dalam wilayah domestik sepak bola: sebuah pemaksaan kehendak oleh negara superpower yang bertindak sebagai tuan rumah kompetisi (Erickson & Holland, 2026). Retorika Trump di Oval Office yang menuduh wasit Raphael Claus "sangat mencurigakan" dan mengancam akan melabeli pertandingan melawan Belgia sebagai laga yang "dicurangi" (rigged) jika AS kalah, menunjukkan bahwa olahraga bagi Trump hanyalah sekadar alat validasi politik pribadi dan bahan bakar untuk narasi populisme domestiknya.

Pengadilan Lapangan Hijau

FIFA, yang bertindak seolah-olah sebagai institusi yudisial yang independen, nyatanya tidak lebih dari lembaga birokrasi yang tunduk pada realitas modal dan kekuasaan geopolitik. Penyelundupan hukum melalui Pasal 27 untuk menangguhkan kartu merah Balogun membuktikan bahwa pasal-pasal regulasi olahraga bersifat elastis—ia bisa ditarik dan dilonggarkan demi melayani kepentingan The Old Established Forces (kekuatan mapan dunia).

Baca Juga: Mengintip Jiwa Manusia di Papan Skor: Makna "Gol Bunuh Diri" dan Gol "Tangan Tuhan"

Namun, sejarah selalu punya cara unik untuk menegakkan keadilannya sendiri. Ketika kekuasaan merasa telah memenangkan segalanya, sering kali justru pada saat itulah sejarah menyiapkan koreksinya. Ia bergerak dengan ritmenya sendiri, menghadirkan ironi yang sulit direkayasa dan konsekuensi yang tak selalu dapat dikendalikan. Soekarno selalu percaya pada kekuatan dialektika sejarah, dan di atas rumput hijau, dialektika itu mewujud secara instan.

Meskipun diplomasi meja makan berhasil memaksakan kehadiran Balogun di lapangan, Amerika Serikat tetap dihantam kekalahan telak 1–4 oleh Belgia. Politik dan kekuasaan mungkin bisa mendikte komite disiplin FIFA, tetapi mereka tidak bisa mendikte jalannya bola. Kekalahan memalukan AS adalah sebuah tamparan puitis: kekuasaan bisa memanipulasi aturan, tetapi ia tidak bisa membeli kemenangan.

Kontroversi Piala Dunia 2026 ini harus menjadi momentum untuk mengakhiri romantisasi naif tentang olahraga yang suci dan apolitis. Olahraga dan politik adalah pasangan yang tidak romantis, yang ditakdirkan untuk selalu berbagi ranjang yang sama.

Sudah saatnya kita berhenti bersikap naif dan mulai mengadopsi kejujuran berpikir ala Bung Karno: melihat olahraga apa adanya—sebagai arena pertarungan kekuasaan, kapital, dan pengaruh global. Ketika kita menerima kenyataan ini, kita tidak akan lagi terkejut oleh keputusan-keputusan absurd FIFA, melainkan kita akan melihatnya dengan kepala tegak sebagai bagian dari realitas politik dunia yang harus kita lawan dan kritisi tanpa henti. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS