Tahun Depan Jatah BSPS Muna 2.000 Unit

Senin, 02 November 2020  /  11:20 am

Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Ridwan Bae. Foto: Sunaryo/Telisik

MUNA, TELISIK.ID - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Muna dan Muna Barat (Mubar) paling parah prosesnya.

Hal itu memantik perhatian serius Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Ridwan Bae selaku pihak yang membawa program itu ke dua daerah tersebut.

Ridwan telah mendapat laporan bahwa penyebab parahnya proses itu disebabkan masalah operasional yakni, masih ada kepala desa (Kades) yang menolak program, diduga akibat orang-orangnya tidak ter-cover.

Kemudian, persoalan upah tukang yang tidak dibayarkan. Agar persoalan itu tidak kembali terjadi ke depan, Ridwan mengumpulkan Kades, lurah dan camat se-Kabupaten Muna. Ia meminta agar aparat pemerintahan itu dapat mendata masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.

"Saya kumpulkan, agar tidak boleh lagi terjadi seperti itu. Karena, yang kita bantu ini adalah masyarakat miskin. Saya inginkan program BSPS ini bisa bermanfaat," kata Ridwan.

Mantan Bupati Muna dua periode itu menerangkan, program BSPS setiap tahun terbesar di wilayah Sultra adalah Muna dan Mubar. Di Sultra, jatah aspirasinya sebanyak 3.000 unit. Untuk itu, ia memberikan Muna sebanyak 2.000 unit. Sisanya, 1.000 disebar pada kabupaten/kota di Sultra.

Baca juga: Pengumuman Rekrutmen CPNS 2019 di Busel Ada Kejanggalan

"Jatah Muna selalu lebih banyak karena, banyak memilih saya. Tetapi, bukan berarti saya mengabaikan daerah lain. Tetapi, saya tetap bagikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Saya pikir masyarakat memahami itu," ungkapnya.

Ia memastikan, program tersebut sudah bisa berjalan di awal tahun 2021 antara Januari-Februari. Makanya, ia meminta agar dilakukan pendataan secepat mungkin.

"Setelah didata, serahkan ke Dinas Pemukiman dan Perumahan," ujarnya.

Ridwan mengaku, program BSPS itu tidak turun begitu saja. Ada peran Bupati Muna, LM Rusman Emba yang telah menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Karena itu, ia tetap komitmen sebelum masa tugasnya berakhir di DPR-RI, persoalan rumah tidak layak huni di Bumi Sowite akan dituntaskan.

"Saat ini infonya ada sekitar 6.000 unit rumah tidak layak huni di Muna. Kalau kita kalkulasikan 1.500 unit pertahun, maka akan tuntas tahun 2023 dan itu akan menjadi prioritas saya," pungkasnya. (B)

Reporter: Sunaryo

Editor: Haerani Hambali