Usulkan Otsus dan Pansus Pemekaran, KAHMI Sultra Serukan Percepat Pembangunan

Selasa, 29 April 2025  /  7:36 am

MW Kahmi Sultra menggelar audiensi bersama DPRD Sultra, usulkan Otsus dan Pansus Pemekaran. Foto: Ist.

KENDARI, TELISIK.ID - Dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Sulawesi Tenggara (Sultra), Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sultra menggelar audiensi bersama DPRD Sultra, Senin (28/4/2025), bertempat di Aula Sekretariat DPRD Sultra.

Dalam pertemuan itu, Kahmi Sultra secara tegas mengusulkan dua hal penting, yakni pemberian status Otonomi Khusus (Otsus) bagi Sultra serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran Daerah.

Koordinator Presidium Kahmi Sultra, Muh Endang, menegaskan pentingnya tradisi refleksi tahunan dalam rangka HUT Sultra untuk menyerap aspirasi rakyat dan mengevaluasi arah pembangunan.

“Namanya HUT, kita seyogianya melakukan muhasabah, refleksi dan menatap masa depan Sultra,” ujar Endang.

Dalam pokok-pokok pikirannya yang dibacakan oleh Abdul Rasyid Syawal, mantan Ketua DPW PPP Sultra dan anggota DPRD empat periode, Kahmi menyoroti lima isu strategis, yakni otonomi khusus, pemekaran wilayah, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta kemiskinan.

Baca Juga: Banyak Kader Maju Kepala Daerah, MN KAHMI Ajak Sukseskan Pilkada

Terkait usulan Otsus, Kahmi menyebut Sultra layak diberikan status khusus karena kekayaan sumber daya alamnya, khususnya tambang nikel yang sangat besar.

“Berikan Sultra status Otsus. Insya Allah Sultra bisa mandiri. Sebenarnya Indonesia yang butuh Sultra, bukan sebaliknya,” tegas Endang.

Sementara itu, mantan Bupati Buton Utara, Abu Hasan, mendesak DPRD Sultra membentuk Pansus Pemekaran wilayah seperti Kepulauan Buton (Kepton), Konawe Timur dan Muna Timur, seiring dicabutnya moratorium pemekaran daerah.

“Jangan sampai Sultra ketinggalan kereta,” katanya.

Dari aspek pendidikan dan kesehatan, Prof Noer Alim menekankan pentingnya pemerataan akses bagi masyarakat.

“Jangan sampai ada istilah orang miskin dilarang pintar di Sultra ini,” ujar mantan Rektor IAIN Kendari tersebut.

Baca Juga: Halal Bihalal KAHMI Sultra Perkuat Silaturahmi dan Jalin Dialog Keumatan Antar Calon Gubernur

Isu perlindungan perempuan dan anak juga tak luput dari perhatian. Dua aktivis perempuan Kahmi, Dr Laxmi dan Hj Arny, mendorong DPRD lebih aktif mengawasi dan merumuskan regulasi perlindungan terhadap kekerasan seksual.

Menanggapi berbagai usulan itu, Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan masukan dari Kahmi Sultra.

“Semua aspirasi ini akan kami tanggapi dengan serius karena merupakan suara mayoritas masyarakat Sultra,” pungkasnya. (A)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS