Wali Kota Kendari Terima Keluh Kesah Petugas Kesehatan

Kamis, 22 Juli 2021  /  6:05 pm

Wali Kota Kendari menerima petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas se Kota Kendari. Foto: Sumarlin/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kendari memanfaatkan betul momen pertemuan dengan Wali Kota Kendari untuk menyampaikan keluh kesahnya selama bertugas di masa pandemi COVID-19.

Salah satunya Yanti, dia bercerita kesulitan yang ia rasakan selama melakukan isolasi mandiri (Isman), setelah dia beserta anak dan suaminya dinyatakan positif COVID-19.

Dia meminta dukungan wali kota untuk memerhatikan warga yang sedang isolasi mandiri karena berdasarkan pengalamannya selama Isman dia kesulitan menjangkau keluar rumah.

"Awal Isman saya telepon adik saya di Konut untuk menyuplai logistik kebutuhan kami. Alhamdulillah saya masih ada keluarga, namun bagaimana warga lain, tolong perhatiannya pak," ungkapnya terisak via zoom meeting, di Media Center Rujab Wali Kota Kendari, Kamis (22/7/2021). 

Dia juga menduga, banyaknya warga yang Isman namun tidak memiliki keluarga untuk membantu, menyebabkan mereka harus keluar rumah sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan ini sangat rawan menyebabkan penyebaran COVID-19. 

Hal lain disampaikan Kepala Puskesmas Poasia Hasmira, dia mengeluhkan banyaknya tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di Puskesmas Poasia terpapar COVID-19, sehingga mereka harus isolasi mandiri, akibatnya pekerjaan mereka digantikan tenaga lepas.

Sedangkan pihak puskesmas merasa berat hati membebankan pekerjaan lebih pada tenaga lepas, karena tidak ada imbal jasa pada mereka.

Dia meminta agar tenaga lepas itu diperjuangkan menjadi tenaga honorer, sehingga mereka mendapat honor bulanan.

"Tenaga pengabdi di Puskesmas Poasia sebanyak 60 orang, kami minta kebijaksanaan pak wali kota untuk perjuangkan mereka," ungkapnya. 

Baca juga: DLHK Kendari Turut Jaga Kesehatan Masyarakat

Hal serupa juga diungkapkan seorang Kepala Bidang di Dinas Kesehatan, Muslimin. Menurutnya, saat ini pekerjaan mereka semakin berat karena tenaga kesehatan yang bekerja di lapangan banyak yang terpapar, sehingga mereka bergantung dengan tenaga pengabdi.

"Kami butuh perawat dan bidan, tenaga IT dan admin di lapangan juga sangat minim karena banyak yang terpapar dan isman," katanya.

Kata dia, sejak banyaknya nakes yang terpapar mereka harus mengerjakan tugas ganda, sebab pelayanan harus tetap berjalan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari drg. Rahminingrum menjelaskan, pertemuan dengan wali Kota dilakukan untuk memberikan semangat dan mencari solusi, terkait persoalan yang sedang dihadapi tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dan puskesmas.

Sejumlah persoalan disampaikan Rahminingrum, salah satunya dukungan satgas kecamatan dan kelurahan dalam menangani pasien Covid yang sedang isolasi mandiri (Isman), termasuk menangani jenazah kasus COVID-19.

"Pasien Covid yang sementara isman di rumah, meninggal itukan di lapangan semuanya Puskesmas. Kami berharap mudah-mudahan ke depan satgas kelurahan dan kecamatan, RT, RW, Babinsa, dan Babinkamtibmas bisa berbagi peran," ungkapnya. 

Baca juga: Insentif Nakes di Kendari Hanya Dibayar 60 Persen, Berikut Rinciannya

Sementara itu, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menjelaskan, untuk penanganan jenazah Covid, dia akan segera membentuk tim khusus yang beranggotakan sejumlah pihak terkait.

Salah satunya Dinas Pemukiman Kawasan Perumahan, yang menangani Tempat Pemakaman Umum (TPU) Punggolaka dan pihak rumah sakit.

Sedangkan untuk tenaga honorer, wali kota meminta pihak Puskesmas melalui Dinas Kesehatan mendata tenaga honorer yang dibutuhkan. Tapi untuk saat ini hingga Desember 2021 mereka bisa diangkat sebagai relawan.

"Tahun 2021 ini mereka diangkat jadi relawan dulu, nanti tahun 2022 akan diangkat jadi honorer tetap menggunakan SK wali kota," ungkap wali kota.

Untuk para nakes yang sedang isolasi mandiri segera didata agar bisa dibantu sebab mereka bisa dikategorikan pasien yang butuh bantuan.

Pada kesempatan itu wali kota juga  menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pembayaran insentif nakes, karena harus menyesuaikan dengan aturan dan kondisi keuangan daerah.

"Tahun 2021 ini baru ada informasi dari pemerintah pusat bahwa itu diserahkan ke pemerintah daerah dalam bentuk dana transfer dari pemerintah pusat, tapi kan transfer dana dari pemerintah pusat sudah ada posnya, sehingga kita belum tau dari pos mana yang mau dianggarkan, itulah kenapa insentif nakes itu baru kita selesai Oktober-Desember," ujarnya.

Sedangkan untuk insentif sejak Januari hingga Juni 2021, pemerintah kota kata wali kota, masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat apakah diserahkan pada pemda atau kembali ditangani pemerintah pusat.

Wali kota juga menyampaikan terimakasih pada semua nakes yang terus bekerja tanpa lelah, dalam melayani warga khususnya kasus COVID-19. (A-Adv)

Reporter: Sumarlin
Editor: Fitrah Nugraha