Berikutnya, Prioritas Nasional 5 mendapat alokasi kebutuhan dana Rp 40,13 triliun. Program tersebut diarahkan untuk melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Adapun Prioritas Nasional 1 menjadi program dengan kebutuhan anggaran paling kecil, yakni Rp 1,42 triliun. Program tersebut berkaitan dengan upaya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Baca Juga: Heboh 3.000 ASN 2026 Ketahuan Manipulasi Absen Berujung Dipecat, Begini Penjelasan Sanksi Kemendagri

Pemerintah menegaskan pembiayaan berbagai program prioritas dalam RKP 2027 tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan badan usaha dan pihak lain. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi biaya, serta pengendalian risiko pendanaan.

Dalam dokumen RKP 2027 dijelaskan, pemerintah akan mendorong mekanisme blended finance atau bauran pendanaan. APBN diposisikan sebagai catalytic funding untuk menarik investasi lebih besar dari sumber non-pemerintah.