Menurutnya, sesuai dengan fakta persidangan, harusnya HW dituntut bebas karena tidak ada fakta yang membuktikan bahwa ia terlibat dalam penjualan ore nikel menggunakan dokumen terbang.
Penasehat Hukum Arya Muttaqin mengatakan, Hendra Wijayanto selain aktif melaporkan ilegal mining juga mengirimkan surat teguran pada perusahaan yang melakukan illegal mining dan dalam perjalanannya, HW meminta pertimbangan hukum bagaimana KSO melakukan kewajibannya.
"Mulai dari surat-surat Hendra Wijayanto ke KSO MTT dan juga nota dinasnya ke manajemen kantor pusat. Manajemen memberikan respons terhadap nota dinas yang diajukan Hendra Wijayanto sebagai GM UPBN Konut, dari surat teguran tersebut hanya 3 teguran yang direspons manajemen karena memang yang diatur dalam kontrak," kata Arya.
Ia menambahkan, tiga kali teguran sudah dilayangkan kepada KSO MTT maka Antam berhak mengambil tindakan termasuk dengan memutuskan kontrak. Yang berhak memutuskan kontrak itu bukan Hendra Wijayanto tapi direktur utama yang berkontrak KSO MTT. (A)