“Belum masuk ke tempat saya, jadi saya enggak tahu kalau ada 600.000 itu. Maksudnya bukan enggak tahu, tetapi saya baru mengetahui usulan itu di sini,” ujar Rini, sebagaimana dikutip dari Beritasatu, Jumat (13/3/2026).
Menurutnya, pemerintah masih perlu menelaah secara rinci usulan tersebut karena sebagian besar formasi yang diajukan berkaitan dengan guru madrasah swasta. Selama ini, formasi PPPK yang dibuka pemerintah umumnya diperuntukkan bagi tenaga kerja yang bertugas di instansi pemerintah atau lembaga pendidikan negeri.
Baca Juga: Lampu Hijau Kemenag Usulkan 630 Ribu Formasi PPPK 2026 untuk Guru Madrasah, Ada Tambahan Tunjangan
Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah belum dapat langsung menyetujui usulan yang diajukan oleh Kementerian Agama. Kajian kebijakan masih diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan sistem pengelolaan aparatur sipil negara yang berlaku.
“Tadi saya juga baru terinformasi itu kan di sekolah swasta. Kalau untuk sekolah swasta, maksudnya kan memang KemenpanRB formasinya untuk instansi pemerintah,” jelasnya.