4. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK kepada Kepala BKN paling lama tujuh hari kerja setelah menerima penetapan kebutuhan dari Menteri.
5. Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pengangkatan PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain memberikan peluang menjadi PPPK penuh waktu, regulasi tersebut juga membuka kesempatan bagi PPPK Paruh Waktu mengikuti seleksi ASN berikutnya. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 26 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026.
Baca Juga: Marak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026, Wamendagri: Jangan Kaitkan dengan Besaran Gaji