Baca Juga: THR ASN Muna dan Muna Barat Rp 32 Miliar
Sehingga, saat ini pihaknya sementara menyelesaikan petikan surat keputusan (SK) untuk menjadi dasar para guru ngaji dalam menjalankan tugas.
Kemudian, pihaknya juga saat ini masih mencocokkan data dari pemerintah desa agar guru ngaji yang telah dibiayai oleh dana desa tidak bertabrakan dengan guru ngaji yang akan didanai melalui APBD.
"Kalaupun tidak ada guru ngaji lain di desa itu, maka yang telah dibiayai oleh dana desa akan kita SK kan, tidak apa dobol karena ada tugas tambahan sebagai guru anti korupsi," pungkasnya. (B)
Penulis: Putri Wulandari