"Fakta selama ini yang sudah menjabat Wali Kota Kendari terpidana akibat penyalahgunaan keuangan Kota Kendari," tegas Hasan.
Sebelumnya, DPRD Kota Kendari membentuk pansus atas indikasi adanya dugaan perubahan nomenklatur penggunaan APBD Tahun Anggaran 2024 oleh pemerintah kota (Pemkot) yang tanpa melibatkan DPRD.
Salah satu perubahan itu, adanya penataan pedestrian kawasan Tugu Religi Sultra (Eks MTQ Kendari).
Ketua Pansus DPRD Kota Kendari, La Ode Ashar mengatakan, awalnya pihaknya menerima informasi adanya perubahan nomenklatur penggunaan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2024.
Baca Juga: Produk Ilegal Berbahaya Senilai Ratusan Juta di Kendari Dimusnahkan