Bahtra menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk terus membina pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan secara kreatif. Saat ini, lanjutnya, banyak daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Mengenai kasus di Pati, Bahtra menyebut Gerindra sudah memerintahkan Sudewo untuk meminta maaf kepada publik.
“Kami sudah beri teguran. Kemudian, untuk meminta maaf ke publik terkait soal apa yang beliau sampaikan soal pernyataannya,” ujarnya, dikutip dari Tirto.
Bahtra menambahkan, Gerindra juga meminta agar rencana kenaikan PBB tersebut dibatalkan. “Terus kemudian beliau juga sudah membatalkan soal kenaikan pajak itu yang 250 persen itu,” katanya.