Kini kualitas bantuan nelayan tersebut mulai disorot anggota Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, khususnya bantuan nelayan tahun 2021 dan 2022. Proses pembuatan berbagai jenis bantuan nelayan itu dinilai asal-asalan dan sangat merugikan penerima manfaat.
Baca Juga: DPRD Minta Dinas Perikanan Awasi Penyaluran BBM di SPBUN Sapoiha Secara Periodik
Menurut anggota Fraksi Demokrat, Baharuddin, tahun 2022, fraksinya menerima aduan nelayan di Kecamatan Wawo terkait bantuan perahu yang diberikan kepada kelompoknya tidak memiliki kualitas.
"Baru digunakan sudah bocor. Ini temuan teman dewan dari Fraksi Demokrat. Seingat saya, bantuan perahu tahun 2021. Tidak menutup kemungkinan kejadian serupa terjadi lagi di tahun 2022," terangnya, Jumat (4/8/2023).
Kalau bantuan nelayan dibuat asal-asalan tanpa memperhatikan kualitas, tentu yang rugi kata dia, masyarakat setempat. Anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah juga akhirnya tidak tepat guna.