"Minggu kedua Januari, kita mulai bahas bersama komisi terkait," kata Dyrun.
Baca Juga: Aset Pemda Manggarai Ditertibkan, Bupati: Yang Berhak Pakai Cuma Pegawai Aktif
Politisi Golkar itu mengaku, perubahan salah satu pasal di Perda tentang desa itu tidak masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2022. Namun, pihaknya akan fokus menyesaikannya, mengingat perubahan itu sangat mendesak agar pelaksanaan tahapan Pilkades tidak terjadi masalah.
"Perubahan itu sangat mendesak bagi daerah. Apalagi telah ada saran dari Kemendagri agar dilakukan revisi," terangnya.
Disinggung soal lima Raperda usulan Pemkab yang terdiri dari Raperda cagar budaya, lembaga adat (LAT), rencana induk pengembangan kepariwisataan daerah, perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan PDAM Tirta Sugi Laende yang tertunda pengesahannya akibat tidak kuorumnya anggota DPRD pada 30 Desember 2021 lalu, Dyrun enggan berkomentar.