"Jika pihak pengurus Partai Buruh tidak mencabut bendera itu, kami minta pihak pemerintah daerah setempat untuk mencabutnya. Dia juga meminta Bawaslu untuk memberikan atensi dan memberikan teguran," terangnya.
Terpisah, Anggota Bawaslu Sumatera Utara Henry Sitinjak mengaku akan melaporkan informasi atau temuan itu kepada pemerintah daerah setempat. Karena itu jelas melanggar aturan.
"Jadi, memang saat ini belum masanya kampanye. Tapi pemasangan bendera itu kami anggap adalah sosialisasi. Akan tetapi, sosialisasi tidak boleh juga menempatkan atribut ditempat yang dilarang. Salah satunya, di pohon dan yang merusak tata kota," terangnya.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Dana Hibah Bawaslu Muna Disidik, Kerugian Rp 2,1 Miliar
Pantauan awak media, bendera Partai Buruh itu diikat dengan tali dan memakai kayu yang terbuat dari bambu. Selanjutnya, bambu itu dipaku di pohon.