Baca Juga: Cegah Penyalahgunaan Dana Desa, Pemda Buton Tengah Beri Pendampingan
Berikutnya, tiga objek dalam verifikasi faktual kepengurusan menurut Insan yakni domisili kantor tetap, kepengurusan, serta keterwakilan perempuan dalam kepengurusan.
Lalu, tata cara melakukan verifikasi faktual dengan mencocokkan lembar kerja verifikasi faktual dengan dokumen KTP dan Kartu Tanda Anggota (KTA), status kepemilikan kantor dan penggunaannya, menghitung sekaligus mengecek perempuan yang hadir dan bisa diverifikasi faktual.
"Kita harus serius melakukan tahapan verifikasi faktual. Karena tugas ini bagian dari proses parpol menjadi peserta Pemilu 2024 atau tidak," tegas Insan kepada seluruh petugas verifikator KPU Jatim.
Lebih lanjut, Insan menuturkan bahwa dalam proses verifikasi faktual ini juga telah menyampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur terkait jadwal dan alamat kantor parpol yang diverfak oleh KPU Jatim.