Hal itu ditujukkan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak melaksanakan sesuai perencanaan bersama DPRD Sulawesi Tenggara, sehingga tidak berjalan maksimal.
"Kenapa ada anggaran terlambat? karena mereka tidak melaksanakan begitu selesai operasional, persiapan itu harus jadwalnya terlaksana karena Ini juga catatan buat kita sehingga tidak dapat memaksimalkan dengan baik," kata Abdurrahman Saleh.
Kemudian ARS juga menyoroti kelambanan OPD yang dalam pembahasan kebijakan ataupun rapat dengar pendapat bersama DPRD, tidak dihadiri oleh kepala dinas maupun kepala bidang sebagai pengambil kebijakan.
Hal tersebut yang memperlambat DPRD dalam menetapkan APBD, terkait program yang sudah disepakati untuk diselesaikan berbenturan dengan dilapangan.
Baca Juga: BKKBN Sulawesi Tenggara Optimalkan Program Dashat Bisa Atasi Stunting