Ia juga menyayangkan sikap TNI AU yang tidak memberikan penjelasan terbuka mengenai pembatalan sertifikat tersebut.

“Badan Pertanahan Nasional telah memberi tahu kami bahwa tanah kami seharusnya bisa disertifikatkan. Namun, kenapa tiba-tiba dibatalkan? Kami merasa ditipu dan ini sangat merugikan kami sebagai warga yang sudah lama tinggal di sini,” tambahnya.

Sebelumnya, Komandan Lanud Haluoleo, Kolonel (Pnb) Lilik Eko Susanto, mengklaim lahan yang disengketakan merupakan area yang telah digunakan sejak era penjajahan Jepang.

Baca Juga: THR Hari Raya Masuk dalam Surat Edaran Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi

Lilik mengatakan lahan tersebut, seluas 274 hektare, memiliki relevansi dengan penggunaan untuk kepentingan pertahanan negara pasca kemerdekaan.