Sayangnya, opsi tersebut ditenggarai tidak akan terlintas di kepala Presiden Prabowo, apalagi menjadi pilihan dari Presiden Prabowo Subianto karena berkaitan erat dengan stabilitas politik dan relasi dengan partai pendukung. Bahkan, karakter Presiden Prabowo yang akomodatif terhadap yang telah berkeringat di Pemilihan Presiden (Pilpres), telah ‘memenjarakan’ mental keberaniannya tersebut.
Tak bisa dimungkiri realitas politik di Indonesia membentuk kabinet kerap menjadi instrumen akomodasi koalisi maupun para relawan, saat ini juga ditenggarai masih banyak yang menunggu dalam daftar untuk dapat jabatan dari Pemerintah karena telah berkeringat mendukung Prabowo-Gibran saat di Pilpres kemarin, sehingga perampingan bukan sekadar urusan teknis dan administratif saja, tetapi juga menyangkut stabilitas politik.
Jadi meski efektif secara tata kelola, namun perampingan kabinet membutuhkan keberanian politik yang besar dan berisiko mengganggu dukungan di parlemen. Juga diperkirakan kebijakan tersebut sulit diambil dalam waktu dekat karena membutuhkan kompromi politik yang kompleks, termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan, jika langkah ini dipilih maka juga berpotensi memengaruhi konfigurasi dukungan politik menjelang agenda politik ke depan, termasuk Pemilu 2029.
Baca Juga: Polemik Sirkulasi Elite
Untuk menghadapi ancaman krisis, maka Pemerintah sudah semestinya menyasar kebijakan yang realitasnya menghadirkan pos anggaran besar. Beberapa langkah yang dinilai lebih efektif selain perampingan kabinet, antara lain: pertama, evaluasi dan pemangkasan belanja tidak prioritas, termasuk proyek besar, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial, bahkan juga menyasar pemotongan anggaran kegiatan di DPR dan kementerian.